SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI (Perspektif Undang-undang Pemberantasan Korupsi dan Hukum Islam)

Oleh Rahmayanti, M Sh, Hum
unpublished
Corruption in Law No. 20 of 2001, corruption is systematic and widespread, not only financial harm and the country's economy, but also a violation of the rights of the social and large economic society, so it is classified as an extraordinary crime, its eradication must be done in a way that is remarkable that in accordance with the laws corruption eradication. However, in the Islamic concept law is very difficult to categorize the offense of corruption as sirqah (theft). This is due to the
more » ... rsity of corruption itself is generally not included in the definition of sariqah (theft). Then the fuqaha explain corruption sanctioned by the benefit being ta'zir implementation judges handed in their ijtihad. ABSTRAK Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa yang sesuai dengan undang-undang permberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai delik sirqah (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi sariqah (pencurian). Maka para Fuqaha menjelaskan tindak pidana korupsi dikenai sanksi ta"zir berdasarkan kemaslahatan sedang pelaksanaanya diserahkan dalam ijtihad para hakim.
fatcat:47xz4pnfbjhhzaxckisuzv7xea