This research aimed to determine the impact of the use of e-procurement technology and the use of e-procurement technology on the procurement performance at PT. vivaStor Techno Logica. The method used in this research consisted of three phases. The first stage is the study of literature that aims to deepen the knowledge about the topic of e-procurement and electronic procurement system (SPSE) on the Electronic Procurement Service (LPSE Ministry of Finance). The second stage was distributing

more »

... tionnaires, which aims to obtain primary data from companies. The last step was observe the e-procurement business processes that are running on the website LPSE. The samples in this study using purposive sampling technique (judgment sampling). Questionnaires were distributed to users of e-procurement PT. vivaStor Techno Logica, then distributed questionnaires to 30 respondents. The results showed that the usage of e-procurement technology gives effect to the procurement practice at vivaStor Techno Logica; e-procurement technology usage has influences on procurement performance at PT. vivaStor Techno Logica; and procurement practices gives effect to procurement performance at PT. vivaStor Techno Logica. Index Terms-procurement practice, e-procurement technology usage, , procurement performance I. Pendahuluan Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki badan usaha untuk dapat berkesempatan mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah sesuai dengan jenis badan usaha yang dimilikinya. Pemerintah dalam hal ini bisa disebut sebagai pelanggan yang membutuhkan barang dan jasa dari pihak penyedia barang dan jasa yang kita sebut sebagai pemasok (supplier). Sebagai pelanggan, pemerintah membutuhkan suatu barang dan jasa dengan memperhatikan beberapa atribut utama, seperti harga yang kompetitif, barang yang berkualitas tinggi, pelayanan yang bagus, garansi atau layanan purna jual yang baik, reputasi perusahaan yang bagus, bahkan kondisi keuangan perusahaan juga perlu diketahui. Pada awalnya, pengadaan barang atau jasa bagi pemerintah dilakukan secara konvensional. Penyebaran informasi akan kebutuhan barang dan jasa terbatas hanya melalui pihak-pihak tertentu seperti referensi atau penyedia barang dan jasa yang sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan tersebut. Kelemahan pada sistem konvensional ini adalah sulitnya menemukan pihak penyedia barang dan jasa sehingga proses pengambilan keputusan pemenang membutuhkkan waktu yang lama. Selain itu penyebaran informasi terbatas menyebabkan proses pengadaan terkesan lebih tertutup, sehingga rentan akan berbagai praktek kecurangan seperti, adanya peluang menang besar bagi pemain-pemain lama karena mereka sudah mengerti bagaimana cara kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa, terjadinya suap, kolusi dan nepotisme. Adanya berbagai macam permasalahan dalam sistem konvensional ini akan berdampak pada rendahnya pelayanan publik pada instansi pemerintahan. Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan transparansi publik adalah dengan