The question of whether the State of Indonesia is a State law have to answered by using indicators of justice for everyone without any discrimination, rule of law through the establishment of laws, also respect and protection of human rights. Indonesian Constitution of 1945 in Article 1 paragraph (3) states that "Indonesia is a State of Law". Indonesian rule of law, based on Pancasila as a state ideology, the 1945 Constitution as a constitution, the Unitary Republic of Indonesia as an absolute

more »

... hoice of the state form, and the principle of national unity (bhineka tunggal ika) as a unifying element throughout the nation. The process of forming legislation would be a step toward the ideal state of law, where the planning, community participation, and the law making process by open discussion conducted at legal establishment. Abstrak Pertanyaan apakah Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum harus dijawab dengan menggunakan indikator penegakan keadilan bagi setiap orang tanpa ada pembeda, kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum Indonesia berdasar pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai pilihan mutlak bentuk negara, dan prinsip bhineka tunggal ika sebagai penyatu seluruh elemen bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan satu langkah menuju cita negara hukum, dimana perencanaan, partisipasi masyarakat, dan proses pembahasan yang terbuka dilakukan saat pembentukan hukum. Kata Kunci : Negara hukum, Program legislasi, Desain perencanaan Latar Belakang