"ANALISIS DERAJAT KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA KENDARI"

Jurnal Akuntansi, Dan Keuangan, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Oleh Abdullah, Intihanah, Muhammad Al Basri, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Halu, Oleo Kendari (+1 others)
unpublished
This study aims to determine the degree of fiscal decentralization fiscal decentralization support able kendari period 2010-2014. Fiscal ability already kendari city meets the needs fiscal period 2010-2014. This type of study using is a quqntitative study using secondary data. Descriptive data analiysis method to define the degree of fiscal decentralization, needs fiscal, fiscal capacity, independence. The results showed thet the degree of fiscal decentralization in kendari city in the
more » ... ity in the 2010-2014 period is still relatively less, with the percentage of 13,38% and fiscal need to be relatively les. This shows the lower the fiscal needa of a region can be said that the more efficient financing Fiscal decentralization degree fiscal support is still lacking, this can be proved by the degree of fiscal decentralization kendari city with an averge of 13,38% so classified is still lacking. Fiscal need kendari city has an averge index of 12.02 service then this shows that financing is still relative lacking. Key word: fiscal decentralization, fiscal capacity, needs fiscal, indenpendece and components budget I. PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur masalah otonomi daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang menjelaskan mandat konstitusi, khususnya pasal 18 UUD 45. UU tentang pemerintah daerah merupakan bagian dari proses desentralisasi yang ditujukan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pemerdayaan daerah secara lebih luas, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah agar lebih efesien dan profesional untuk itu pemerintah perlu melakukan pengaturan ulang terhadap biokrasi agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dan pemerintah juga harus mendukung keinginan masyarakat di bidang lainnya. Dan undang-undang nomor pemerintah tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat daerah, serta peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, setiap kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan. Menurut UU No.32 tahun 2004, desentralisasi fiskal adalah sebagai penyerahan wewenang pemerintahan, oleh pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, perlu ditetapkan faktor desentralisasi fiskal, hal ini mengingatkan masih banyak terdapat pengelolaan keungan daerah yang belum sesuai dengan standar UU yang berlaku. Desentralisasi fiskal merupakan faktor yang penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya semakin
fatcat:rclcgrwzsjdxhn7fxbumgvkpf4