Capital Punishment, Execution Publicity and Murder in Houston, Texas

Lisa Stolzenberg, Stewart J. D'Alessio
2004 Journal of criminal law & criminology  
Disparity of the waiting period of the capital punishment execution for narcotics and murder cases occurs as the legal consequence of the policy of the Indonesian Public Prosecution Service for prioritizing the execution of death row inmates in narcotics cases. The problem is how the analysis is in the perspective of Human Rights for such disparity of the waiting period for the execution of the death row inmates as a result of the Prosecutor's policy to prioritize the execution of the death row
more » ... on of the death row inmates in narcotics cases. This study uses a juridical normative method with the legislation and case approaches. The study's result concludes that disparity of the waiting period for the execution of death row inmates in narcotics and murder cases represents no protection and respect for human rights. There should be an implementing regulation that governs the waiting period of the execution of death row inmates to avoid the disparity, so that execution of death row inmates will be carried out to represent the human rights protection. Abstrak Disparitas masa tunggu eksekusi terpidana mati perkara narkotika dan perkara pembunuhan, terjadi sebagai konsekuensi hukum adanya kebijakan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk memprioritaskan atau mendahulukan eksekusi bagi terpidana mati perkara narkotika. Permasalahannya adalah bagaimana analisis disparitas masa tunggu eksekusi terpidana mati perkara narkotika dan perkara pembunuhan sebagai akibat adanya kebijakan Kejaksaan untuk memprioritaskan eksekusi terpidana mati narkotika dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa disparitas masa tunggu eksekusi terpidana mati perkara narkotika dan perkara pembunuhan ini tidak mencerminkan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hendaknya ada peraturan pelaksana yang mengatur mengenai masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati agar tidak terjadi lagi disparitas, sehingga eksekusi terpidana mati tetap dilaksanakan sesuai dengan cerminan perlindungan Hak Asasi Manusia.
doi:10.2307/3491373 fatcat:ijijki5mavh2hj7aneran64kwy