RENCANA STRATEGIS PELAYANAN PERIZINAN

Dedy Darmawan, Dan Ernawati
unpublished
Strategic Plan Licensing Services. The purpose of this study was to determine the evaluation of strategic planning in the years 2009-2013 Integrated Licensing Service Agency (BP2T) Riau Province. This study included descriptive quantitative research category. The process of determining population and sample, variables operasinalisasi research, data collection techniques, frameworks and techniques used in analyzing the data carried by a quantitative approach. The results of evaluation of
more » ... c plan 2009-2013 in Riau province BP2T included in the category quite well. This is because in evaluating the strategic plan 2009-2013 in Riau province BP2T using indicators of planning, organizing, actuating and controlling that is needed in the preparation and in the implementation of the strategic plan. Abstrak: Rencana Strategis Pelayanan Perizinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi renstra tahun 2009-2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Proses penentuan populasi dan sampel, operasinalisasi variabel penelitian, teknik pengumpulan data, kerangka berfikir dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian evaluasi rencana strategis 2009-2013 pada BP2T Provinsi Riau termasuk pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam mengevaluasi rencana strategis 2009-2013 pada BP2T Provinsi Riau menggunakan indikator-indikator planning, organizing, actuating dan controlling yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan renstra. Kata Kunci: Evaluasi, Renstra, Pelayanan, POAC PENDAHULUAN Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publik cenderung sangat tergantung kepada ideologi dan sistem ekonomi suatu negara. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara sosialis cenderung memiliki ruang lingkup pe-layanan lebih luas dibandingkan negara-negara kapitalis. Tetapi luasnya cakupan pelayanan dan jasa-jasa publik tidak identik dengan kualitas pelayanan itu sendiri. Karena pelayanan dan jasa publik merupakan suatu cara pengalokasian sumber daya melalui mekanisme politik, bu-kannya lewat pasar, maka kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada kualitas demokrasi. Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja secara optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan perizinan tanpa proses politik yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek korupsi. Sebagai bagian dari sistem kenegaraan de-ngan konstitusi yang pekat dengan norma ke-adilan, ekonomi Indonesia dicirikan oleh ruang lingkup pelayanan yang sangat luas. Sayangnya, pelayanan yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik yang demokratis. Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung korup, apalagi yang berkaitan dengan pengadaan produk-produk pelayanan yang bersifat perizinan dan lain-lain. Kendati mungkin fenomena korupsi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk tadi hanya melibatkan biaya transaksi (antara sektor publik dengan individu masyarakat) yang relatif kecil (pretty corruption), tetapi biaya-biaya transaksi tersebut melibatkan porsi populasi yang sangat besar. Karena itu pola korupsi dengan meng-gunakan instrumen produk-produk pelayanan tersebut bisa jadi memiliki dampak yang sangat luas. Masalahnya kemudian adalah bagaimana meminimalkan biaya-biaya transaksi tersebut. Sangat sulit tentunya menjawab pertanyaan ini,
fatcat:onqjbgcgsnhpjh7zlqcmu6lgvu