Abstrak Artikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis yang pada aras praksis juga masih menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan democratic governance yang bertumpu pada manajemen kolaborasi.

more »

... i upaya literatur review dan eloborasi hasil penelitian lapangan penulis, artikel ini diarahkan untuk menunjukkan kemandekan model kebijakan sosial yang cenderung "state oriented" sekaligus menunjukkan kemungkinan secara paradigmatik mengenai cara pikir dan cara kerja kebijakan sosial yang lebih efektif dalam konteks Indonesia saat ini. "State oriented" memiliki karakter hirarkis yang menempatkan persoalan sosial menjadi sangat institusionalis dimana negara menjadi dominan dalam menentukan apa dan bagaimana masalah sosial dipecahkan. Di saat yang bersamaan, aktor nonnegara juga mengalami pelemahan kapasitas menghasilkan "kebijakan komunitas". Democratic governance sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu resource exchange, interdependence, trust, negosiasi dan reciprocity. Kata Kunci: residual institusional model, deveplomental model of social welfare state, democratic governance model, social policy. Abstract This article is based on a conceptual debate in placing and positioning the state (government) in various social affairs that are increasingly developing in both form and shape. The position revolves around two things, namely the role of the dominant state or vice versa. Such debates tend to be dichotomous which at the practical level also raises problems. Therefore, through this article, the writer offers the idea of democratic governance which is based on collaborative management. Through the literature review effort and the exploration of the results of the author's field research, this article is directed to show the stagnation of social policy models that tend to be "state oriented" while simultaneously showing paradigmatic possibilities about ways of thinking and ways of working social policies more effectively in the current Indonesian context. "State oriented" has a hierarchical character which places social problems into a very institutionalist where the state becomes dominant in determining what and how social problems are solved. At the same time, non-state actors also experienced a weakening of the capacity to produce "community policies". Democratic governance as offered in this article is actually an idea that promotes collaboration between factors as the basis of social policy in Indonesia. This model relies on several basic things, namely resource exchange, interdependence, trust, negotiation and reciprocity. Keywords: residual institusional model, deveplomental model of social welfare state, democratic governance model, social policy.