Pola Komunikasi Interaktif antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dalam rangka askselerasi Otonomi Daerah

Haryanto Program, Studi Komunikasi
unpublished
The prime purpose of this research is to formulate and or develop interactive communication model between government and society as well as to facilitate government's accountability and transparencies for accelerating local or district autonomy in order to be more effective and efficiently. This model was relational and interactive patterns that reflect pro-active, responsive and accommodative toward people's aspiration that will be manifested in any kind of policies. This includes creating a
more » ... chanism for people to control every implementation taken by government. Specially, this model was intended to (1) facilitate policy makers with data or relevant information and access instantly so it can prevail correct and properly; (2) facilitate society with data or information that support daily activities, especially to push people do productive economic activity;(3)facilitate the flow or the path of directly interactive communication between government and people as medium for political learning and social political processes in democracy context for local or district government autonomy acceleration. This research was first step of two steps that will be executed. In this step, it focused to identify what people and stakeholders need toward information and the way they gain the information. The next step will be focused to design a interactive communication model based on information technology. Survey was done for 480 respondents divided to be two areas: Surakarta and Boyolali. Purposive random sampling was used in this research as technique for data collections Keywords: Local/district autonomy, information management, information and communication technology, accountability and government transparency. Abstrak Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan dan atau mengembangkan model komunkasi interaktif antara Pemerintah Daerah (legislatif dan eksekutif) dengan warga masyarakat, untuk memfasilitasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam rangka akselerasi pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien.Model dimaksud merupakan pola hubungan interaktif yang mencerminkan sikap proaktif, responsif, dan akomodatif terhadap aspirasi warga warga masyarakat yang tertuang dalam setiap kebijakan yang diambil, dan sekaligus memungkinkan terciptanya kontrol sosial terhadap pelaksanaan/implementasi kebijaksanaan tersebut, yang mengarah pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.Secara khusus, model yang berhasil dirumuskan, dimaksudkan untuk (1) memfasilitasi policy makers dengan data-data/informasi yang relevan dan bisa diakses secara instant (online), sehingga mampu merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah strategis secara cepat, efektif dan tepat sasaran (2) memfasilitasi warga masyarakat akan data/informasi yang mendukung aktifitas keseharian, utamanya yang mendorong terciptanya kegiatan ekonomi produktif
fatcat:jdadxqa24vaw7avkakab5msxly