Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Gesang Wulandari, Nabitatus Sa'adah
2019 Kanun: Jurnal Ilmu Hukum  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia terkait penerimaan Tenaga Kerja Asing. Kajian yang dibahas yaitu mengenai kebijakan pemerintah dan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia terkait dengan kebijakan penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang akan dibahas menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder
more » ... kum sekunder seperti buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lain yang memberikan penjelasan mengenai kajian yang akan dibahas. Jika dilihat dari kebijakan yang ada pemerintah telah membuat peraturan untuk memberikan jaminan hak Tenaga Kerja Asing selama bekerja di Indonesia. Penerimaan Tenaga Kerja Asing dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 memberikan syarat-syarat yang wajib dipatuhi oleh pemberi pekerja untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing. Legal Protection of Indonesian Workers on Government Policy Relating to Acceptance of Foreight Workers In Indonesia This study aims to determine the legal protection of Indonesian workers related to the acceptance of foreign workers. The study discussed is about government policy and legal protection of Indonesian Workers related to the policy of accepting Foreign Workers in Indonesia. This research uses a normative juridical method which is a library research by collecting secondary legal materials such as books, legal scientific works, other written materials that provide an explanation of the study to be discussed. If seen from the existing policies the government has made regulations to provide guarantees for the rights of foreign workers while working in Indonesia. Acceptance of foreign workers in the Presidential Regulation No. 20/2018 provides conditions that must be complied with by employers for employing foreign workers.
doi:10.24815/kanun.v21i2.12823 fatcat:dw5yaw4ubfffdcerftwmkbvpbi