Bamboo in Gunungkidul Regency has noticeably moved rural economy as many bamboo-based SMEs creating job opportunities. However, unsustainable bamboo raw material provision could be a problem in the near future. As bamboo farmers are the backbone for bamboo production, pro-farmer supporting policies are required, to sustain the industries and eventually strengthen bamboo farmers' prosperity. Bamboo in the research site contributes between 0.7-43.2% of minimum income of the poverty line. This

more »

... ribution depends on the size of farmland owned by each farmer. Others problems faced by farmers are lack of bamboo stand management knowledge, bamboo is less attractive because its low price, and the weak position of farmer among bamboo-based industry network. The focus of the supporting policies is on the governments' roles, either in provincial or regency level, and also support from other external parties like research institutes, donor agencies to supportively creating programs comprised of forest partnership, providing adequate extension resources, and farmer empowerment through action researches. ABSTRAK. Bambu di Kabupaten Gunungkidul telah secara terbukti mampu menggerakkan ekonomi perdesaan karena munculnya banyak UKM berbasis bambu yang mampu menciptakan lapangan kerja. Namun masalah di sektor penyediaan bahan baku bambu oleh petani dapat menjadi permasalahan besar kedepannya. Oleh karena itu perlu kebijakan pendukung pro petani bambu agar selain untuk melestarikan industri berbasis bambu, kebijakan ini juga akan meningkatkan kesejahteraan petani. Bambu di lokasi penelitian telah berkontribusi antara 0.7-43.2% bagi pendapatan minimum agar terbebas dari garis kemiskinan. Besaran kontribusi ini bergantung sekali dengan luas kepemilikan lahan petani. Permasalahan selain keterbatasan lahan yang dihadapi petani adalah keterbatasan pengetahuan pengelolaan tegakan bambu, kurang menariknya bambu karena harganya yang rendah, dan posisi petani yang lemah dalam jaringan industri berbasis bambu. Kebijakan pendukung ditekankan pada peran pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, serta dukungan dari institusi-institusi penelitian dan lembaga-lembaga donor untuk saling mendukung dalam menciptakan program-program yang meliputi kemitraan pengelolaan hutan oleh masyarakat petani, penyediaan sumberdaya penyuluhan yang memadai, dan pemberdayaan petani melalui riset-riset aksi.