ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank (PLPS LB) diatur ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang mengelola Aset Eks BDL, namun permasalahannya adalah tidak ditemukannya alas hak bagi LPS untuk melakukan pengelolaan tersebut. Sebelum status badan hukum BDL hapus, tidak dilakukan terlebih dahulu penyerahan (levering) atau pengalihan piutang (cessie) dari Tim Likuidasi kepada LPS sehingga, secara yuridis tindakan penghapusan Aset Eks BDL

more »

... NSL tidak benar-benar menghapuskan kepemilikan aset oleh BDL. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi permasalahan hukum kedepannya, ada baiknya LPS memberi pengaturan yang jelas mengenai alas hak bagi LPS dalam melakukan pengelolaan Aset Eks BDL dengan tetap memperhatikan pelaksanaan likuidasi 16 bank yang dicabut izinnya pada tahun 1997, dimana Negara (c.q. Kementerian Keuangan) sebagai kreditur mayoritas menerima sisa Aset Eks BDL sebagai pembayaran non-tunai. ABSTRACT Based on its Regulation on Bank Liquidation, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has an authority to manage liquidated bank's assets. However, the writer finds no legal rights for IDIC to occupy the assets. Prior to the termination of the liquidated bank's status as a legal entity, the liquidator could not conduct a levering or a transfer of receivables to the IDIC. Consequently, the removal of an asset from the NSL does not legally omit the liquidated bank's ownership of this asset. Thus, the IDIC should establish a legal instrument to clearly state that the liquidated bank's assets is controlled by the IDIC regarding to the liquidation of 16 banks whose licenses were terminated in 1997. This practise enabled the Government (c.q. the Ministry of Finance) had admitted these liquidated banks' assets as non-cash payments.