Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Atikah Rahmi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2019 DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum  
Abstrak Kejahatan seksual adalah bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai martabat manusia. Kejahatan-kejahatan ini memiliki dampak luar biasa pada para korban, dalam bentuk fisik, psikologis, ekonomi dan sosial. Dampak yang dialami oleh korban akan benar-benar meningkat dengan reaksi masyarakat ketika perempuan menjadi korban. Kondisi para korban semakin terpojok, mereka menjadi terbatas dalam menjalankan peran sosialnya. Korban mengalami trauma yang berkepanjangan yang membutuhkan
more » ... membutuhkan pemulihan. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak korban kejahatan seksual adalah perjuangan untuk hak-hak mereka. Restitusi dan kompensasi adalah bentuk perlindungan sebagai bagian dari hak asasi manusia pada kesejahteraan dan jaminan sosialnya, suatu bentuk perlindungan yang harus dipenuhi bagi para korban kejahatan seksual. Konsep kompensasi bagi korban sejauh ini masih bergantung pada konsep restitusi yang dibebankan langsung kepada para pelaku. Paradigma ini seharusnya diubah, terutama bagi para korban kejahatan seksual, baik anak-anak maupun orang dewasa. Korban kejahatan seksual seharusnya tidak lagi bergantung pada kewajiban para pelaku, tetapi juga kepada negara yang berkewajiban memberikan kompensasi kepada para korban. Kata Kunci: Restitusi dan kompensasi, perlindungan, korban Abstract Sexual crime is a form of crime that harasses and tarnishes human dignity. These crimes have a tremendous impact on victims, in the form of physical, psychological, economic and social. The impact experienced by victims will actually increase with the reaction of the community when women become victims. The condition of the victims was increasingly cornered, they became limited in carrying out their social roles. Victims experience prolonged trauma that requires recovery. Legal protection efforts against women and children victims of sexual crimes are a struggle for their rights. Restitution and compensation are forms of protection as an integral part of human rights in the field of welfare and social security, a form of protection that must be met for victims of sexual crimes. The concept of compensation for victims so far still relies on the concept of restitution charged directly to the perpetrators. This paradigm should have been changed, especially for victims of sexual crimes, both child and adult. Victims of sexual crime should no longer rely on the obligations of the perpetrators, but also the responsibility of the State by providing compensation to victims. Kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) (Atikah Rahmi, 2018, h. 58). Kejahatan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak konstitusi warga Negara sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945. Pelanggaran hak-hak dimaksudkan, khususnya hak atas perlindungan diri dan hak atas rasa aman, dalam Pasal 28G ayat 1hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1) serta hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (Pasal 28 I ayat 2), hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 ayat 2), serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 1). Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Pelanggaran HAM tersebut mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri seseorang (korban) dan maupun keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban. (Mansur, Dikdik M.Arief, dkk, 2007, h. 160-161). Abu Hamzah 'Abdul Lathif al Ghamidi mengemukakan bahwa kekerasan merupakan sebuah kata mengerikan yang benar-benar bisa mengguncang hati dan jiwa, sebuah kata yang bisa mengubah kedamaian menjadi kericuhan, senyuman menjadi tangisan, ketenanangan menjadi kekacauan dan kebahagiaan menjadi penderitaan. Pada hakikatnya, kekerasan merupakan pemusnahan kasih sayang, pembunuhan nurani, pengganyangan perasaan, penikaman hati dan penusukan jantung. Kekerasan inilah yang membuat kehidupan menjadi kacau, kepahitan yang akibatnya memperburuk kehidupan dan eksistensinya membuat makhluk teraniaya (Abu Hamzah 'Abdul Lathif al Ghamidi, 2010, h. 17). Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menjelaskan bahwa "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kesualiannya". Pasal di atas menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk perlakuan baik dan adil terhadap warga negaranya, termasuk apakah seorang warga itu sebagai tersangka ataupun korban tindak pidana. Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
doi:10.30596/dll.v4i2.3173 fatcat:k4hnn2ptcjckjkesprftvwgfkq