This study examines, first, the application of diversion in narcotics crimes committed by children after the enactment of Perma No.4 of 2014 on Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Justice System (SPPA Law); second, the constraints on the application of diversion in narcotics crimes committed by children after the enactment of Perma No. 4 of 2014. This is a normative legal research supported by information from sources using statutory and conceptual approach and

more »

... s it from a perspective. The results of the study conclude that, first, the application of diversion in narcotics crime according to Perma No. 4 of 2014 has not been implemented. Based on the SPPA Law, the application of diversion can be carried out in cases where the threat is under 7 (seven) years while in Perma No. 4 of 2014 the application of diversion can be carried out for cases where the threat is more than 7 (seven) years but the charges are subsidarity, alternative, or cumulative. One of the charges is that there is a threat of diversion under 7 (seven) years. Second, law enforcers think that narcotics is a criminal offense that is highly charged even though the charges are alternative, where Perma No. 4 of 2014 requires diversion in criminal acts charged with alternative charges, this happens because law enforcers rarely use Perma No. 4 of 2014. Abstrak Penelitian ini mengkaji, pertama, penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak; kedua, kendala penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung keterangan narasumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan cara perspektif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 masih belum dilaksanakan. Berdasarkan UU SPPA, penerapan diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamanya di atas 7 (tujuh) tahun tetapi dakwaanya bersifat subsidaritas, alternatif, atau kumulatif yang salah satu dakwaannya ada ancaman yang di bawah 7 (tujuh) tahun harus dilakukan diversi. Kedua, penegak hukum beranggapan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang didakwa tinggi sekalipun dakwaannya alternatif di mana Perma Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan diversi dalam tindak pidana yang didakwa dengan dakwaan alternatif, hal ini terjadi karena para penegak hukum jarang menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014.