KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA SILIAN KECAMATAN SILIAN RAYA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Bab Pendahuluan, A Latar, Belakang Masalah
unpublished
Abstrak Oleh : Semuel H. Tumigolung NIM. 120 813 248 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan semangat baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan.
more » ... kekeluargaan. Walaupun dengan Undang-Undang Desa ini Kepala Desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola keuangan sendiri tetapi seorang Kepala Desa tidak boleh menjadi Raja Kecil, kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa. Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana yang akan dilakukannya kelak. Penelitian ini berusaha menjawab tentang kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di desa silian kecamatan silian raya kabupaten Minahasa Tenggara, yang meliputi: kewenangan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) . Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Mengatasi permasalahan tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai sehingga kewenangan Desa dapat terpenuhi sesuai dengan karakteristik dari Desa itu sendiri. Untuk itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan sinyal yang positif dalam pemerataan pembangunan. Di dalam Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa. Selain Dana Milyaran Rupiah, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa atau yang disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainya yang sah. dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa. Jika selama ini, Kepala desa menjadi pesuruh camat, bupati. Tapi hari ini jadi raja dan penentu sendiri, jadi Kepala Desa yang berkuasa penuh mengatur dan membangun desanya. Keadaan riil yang terjadi di desa Silian Kecamatan Silian Raya kepala desa cukup mengetahui kewenangannya terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan sigap dan responsif kepala desa melakukan koordinasi dengan semua tingkatan perangkat desa termasuk para kepala-kepala jaga yang ada, apabila ada program dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten selalu disampaikan oleh kepala desa, baik secara langsung maupun melalui rapat rutin. Sesuai dengan Observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan fenomena masih adanya keluhan dari masyarakat terhadap kewenangan kepala desa dan perangkat Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat, ada indikasi kemampuan teknis kepala desa dalam memimpin, dan mendelegasikan wewenang tertentu kepada perangkatnya, sering
fatcat:yh242vkyxzbanblxaoiklguwga