KEBIJAKAN APLIKATIF PENJATUHAN PIDANA DENDA PASCA KELUARNYA PERMA NO. 2 TAHUN

Muhammad Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita
2017 Jurnal Dinamika Sosial Budaya   unpublished
Abstrak Ada beberapa permasalahan dari perumusan pidana denda dalam KUHP. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut, pertama, jumlah pidana denda dalam KUHP belum menyesuaikan dengan keadaan perekonomian saat ini; kedua, perubahan terakhir nominal pidana denda dalam KUHP adalah tahun 1960 melalui UU (Prp) No. 18 Tahun 1960; ketiga, pidana denda dalam KUHP telah usang apabila dibanding dengan ancaman pidana denda dalam undang-undang pidana khusus. Mahkamah Agung sebagai otoritas
more » ... ng sebagai otoritas tertinggi lembaga peradilan di Indonesia, mengeluarkan Peraturan No. 2 Tahun 2012. Melalui Peraturan MA tersebut, pidana denda dan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan batasan tindak pidana ringan disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana kebijakan legislatif (formulasi) penanggulangan tindak pidana dengan pidana denda? Bagaimana kebijakan aplikatif penanggulangan tindak pidana dalam KUHP dengan pidana denda sebelum dan sesudah keluarnya Perma No. 2 Tahun 2012? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Selain menggunakan pendekatan normatif, penelitian didukung dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini terutama berpusat pada perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang dianalisis secara kualitatif. Kata Kunci: Denda, Perma, KUHP Abstract There are some problems with a formulation of fine in the Penal Code. These problems can be identified as follows, first, the number of fine in the Penal Code do not conform with the current state of the economy; second, the last change of nominal fine in the Penal Code is 1960 through Law (Prp) No. 18 of 1960; Third, the fine in the Penal Code already outdated when compared with the penalty of a fine in the special penal laws. The Supreme Court (MA) as the highest authority of the judiciary in Indonesia, issued Regulation No. 2 Year 2012. Issues examined in this study: (1) How to legislative policy (formulation) the reduction of crime by criminal penalties? How applicable are policies tackling crime in the Criminal Code with a penalty before and after the release of Perma No. 2 of 2012? The method used in this research is normative. In addition to using a normative approach, the research was supported by the approach of legislation and case approach. Secondary data as the primary data in this study primarily focused on legislation and court decisions, which were analyzed qualitatively.
fatcat:eswx3rpvqva2pdxroq5kmi2h4a