Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Akadun Stia, Sebelas Sumedang, Jl Angkrek, Situ No, Sumedang
2011 MIMBAR   unpublished
Many factors are influencing the effectiveness of regional autonomy implementation. One of such factor is the quality of regional development planning. The ideal planning should be able to articulate the needs and aspirations of community. Another factor for ideal quality is public participation which, in Indonesia, manifested through 'Musrenbang' (comittee of regional development planning), bureaucracy structure, and political party. This writing analyzes regional development planning of
more » ... t planning of Sumedang District as the product of Musrenbang policy. It is found that internal and external weaknesses of those policies could be overcome by constructing law and other instruments to guide the mechanism and public participation process in order to ensure the practice of good governance. Abstrak. Berbagai faktor memengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi regional. Salah satunya adalah kualitas perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang ideal semestinya mampu mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, adanya keterlibatan publik dalam perencanaan, antara lain melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), struktur birokrasi, dan partai politik. Tulisan ini menganalisis perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari kebijakan publik. Kelemahan internal maupun eksternal dalam aspek perencanaan yang didapati sesungguhnya dapat diatasi dengan menyusun kerangka hukum dan instrumen perundang-undangan lainnya sebagai panduan mekanisme dan proses partisipasi publik guna menjamin pelaksanaan good governance. Kata Kunci: perencanaan pembangunan daerah, partisipasi publik, musrenbang. Pendahuluan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapk an bahwa pemerintahan daerah memunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rakyat dan daerahnya sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu otonomi daerah telah memberikan banyak kesempatan bagi pemerintahan daerah membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, partisipatif, tepat sasaran, dapat dilaksanakan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diharapkan lebih peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masy arak atny a, dengan selalu melibatk an s takeho lders (para pem angk u kepentingan) dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan implementasinya. Di samping itu, sesuai dengan era demokrasi proses perencanaan pembangunan juga tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi. Fenomena perencanaan pembangunan daerah secara nasional dikemukakan Soedjito (2002) sebagai berikut: (1) kegiatan-kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah didominasi oleh kebijakan lembaga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan masyarakat; (2) para perencana pembangunan daerah masih lebih mengedepankan kepentingan instansi atasan daripada aspirasi masyarakat; (3) lemahnya para perencana pembangunan daerah maupun instansi yang lebih tinggi dalam menyerap aspirasi untuk kemudian diakomodasikan dalam berbagai kegiatan atau program pembangunan daerah; (4) lemahnya
fatcat:rc3auhvovfbpriyqqcz6jtydqa