Reformasi tenurial bidang kehutanan di Indonesia dilakukan dalam rangka merespons kampanye dari pihak masyarakat dan aktivis LSM selama tiga dekade terakhir, dimana reformasi telah berjalan secara bertahap dan secara kumulatif telah memperluas hak kelola masyarakat atas sumber daya hutan. • Langkah ini sejalan dengan semakin meluasnya peran aktor publik terkait pengalokasian hak kelola hutan mulai dari instansi kehutanan, masyarakat yang terkena dampak, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi,

more »

... LSM, pihak penegak hukum serta lembaga-lembaga pemerintah lain.