KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah. Di dalam praktik, bukti elektronik juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi di pengadilan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan, bahwa bukti elektronik dalam hukum acara pidana berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti bukti surat apabila memenuhi

more »

... ar dalam functional equivalent approach dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Walaupun bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP sebagai lex generalis, namun untuk tercapainya kebenaran materiil dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan. Hal itu didasarkan pada pengakuan dalam praktik peradilan pidana, beberapa undang-undang khusus, dan instrumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.The Criminal Procedure Code as a general criminal procedure does not recognize electronic evidence as one of the admissible types of evidence. In practice, electronic evidence is also used as an admissible evidence to prove the criminal offenses in court. From the results of the discussion it can be concluded that electronic evidence in criminal procedure law is a dependent evidence and an independent evidence (substitution of letter proof if it meets the principle of functional equivalent approach and expansion of evidence) as specified in several special laws and instruments issued by the Supreme Court. The electronic evidence is not regulated in the Criminal Procedure Code as a lex generalis, however, to achieve material truth it can also be used as a valid evidence for the provision of all types of criminal offenses in court. It is based on recognition in the practice of criminal justice, some special laws, and instruments issued by the Supreme Court.