PERAN KEPALA DESA DALAM

Pemberdayaan Perempuan, Suatu Studi, Desa Pinasungkulan, Utara Kecamatan, Modoinding Kabupaten, Minahasa Selatan, Oleh Yelly, S Silouw
unpublished
Abstrak Salah satu tugas dari kepala desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa adalah memberdayakan masyarakat di desa yang dipimpinnya. Salah satu unsur masyarakat yang harus turut diberdayakan adalah perempuan. Untuk desa Pinasungkulan Utara kecamatan Modoinding Utara kabupaten Minahasa Selatan hal ini menjadi menarik karena desa tersebut saat ini yang menjadi kepala desanya kebetulan adalah seorang perempuan. Maka diharapkan pemberdayaan perempuan dapat menjadi prioritas utama di masa
more » ... ritas utama di masa kepemimpinannya. Dari hasil penelitian terbukti sangat banyak program yang dijalankan oleh kepala desa Pinasungkulan Utara sangat membantu perempuan yang ada di desa tersebut. Kata Kunci : Peran Kepala Desa dan Pemberdayaan Perempuan PENDAHULUAN Di era reformasi yang merupakan pemicu terjadinya perubahan yang sangat mendasar terutama di bidang pemerintahan, dimana pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengatur, memelihara, memajukan dan mengembangkan urusan daerahnya sendiri dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan persamaan dan keadilan antara pusat dan daerah serta untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 2, dimana disitu dijelaskan bahwa "Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Inipun lebih ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya juga diatur mengenai otonomi daerah diperbaharui sesuai dengan keadaan yang ada, perkembangan zaman, pertumbuhan serta kebutuhan yang dialami oleh masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil lewat pelayanan yang diberikan pemerintah sebagai abdi masyarakat.
fatcat:oesm7adr7jfcthvp4bztzdu4yi