TINJAUAN HUKUM ASURANSI SYARIAH BERBASIS INVESTASI DALAM HAL EVENEMENT

Jelisye Putri Cennery, Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny
2018 Zenodo  
Penelitian ini membahas mengenai Asuransi Dalam pasal 1774 KUHPdt dikatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian untung-untungan, disamakan dengan perjudian. Sementara bangsa Indonesia yang mayoritas islam, didalam hukum islam atau syariah judi adalah perbuatan yang diharamkan. Terbukti didalam praktek, tertanggung dalam perjanjian asuransi berkewajiban membayar premi dan tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang pertanggungan atau ganti kerugian kepada tertanggung jika terjadi evenement
more » ... eristiwa tidak tentu) sebagaimana yang diatur dalam pasal 246 KUHD tersebut. Tertanggung sudah membayar premi tiap bulan sampai habis masa perjanjian asuransi sesuai yang diperjanjikan, namun evenement tidak terjadi, premi yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan kepada tertanggung, penanggung mengambil uang premi tersebut tanpa ada pembayaran ganti rugi lagi pada tertanggung dengan alasan evenement tidak terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap tertanggung atas premi yang sudah dibayarkan. proposal penelitian ini dipergunakan 2 (dua) pendekatan penyelesaian masalah, yakni pendekatan undang-undang (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) tersebut bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi. Selain itu penelitian ini juga memberikan sumbangan tentang konsep asuransi berbasis syariah dalam hukm positif nasional. Disamping itu urgensi penting lainnya adalah : Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan pedoman untuk menyusun kebijakan-kebijakan tentang perasuransian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku tertanggung dalam perjanjian asuransi, sehingga melahirkan konsep nasskah akademik dalam penyusunan rancangan undang-undang asuransi yang sampai saat ini masih mengacu pada KUHD (WvK) yang merupakan produk pemerintah kolonial belanda. Akademisi, memberikan sumbangan [...]
doi:10.5281/zenodo.2061104 fatcat:uh53i3nvuvdihc2vbougcx27a4