EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA GORONTALO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, Nur Taufiq Sanusi
2018 Jurnal Diskursus Islam  
Abstrak: Tulisan ini menguraikan tentang eksistensi hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bercorak deskriptif kualitatif, dianalisis dengan alur pikir prosedur deduktif yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan syar'i, yuridis, antropologis, sosiologis, historis, dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris adat yang eksis dalam masyarakat
more » ... s dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo pada awalnya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Namun dengan masuknya Islam dan menjadi agama seluruh masyarakat Gorontalo, hukum waris adat tersebut berubah menjadi Islami yang ditandai dengan hidupnya hukum Islam tercermin pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat pada saat itu selalu mengacu pada tiga prinsip hukum adat Gorontalo, yaitu: (1) adati hula-hula'a to syara'a (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak); (2) adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); (3) adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi (hukum adat bertumpuk hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw). Tiga macam prinsip ini merupakan pijakan masyarakat Gorontalo dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi kemudian hal ini berubah disebabkan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori hukumnya (teori resceptie in complexu dan teori receptie), berhasil mengeluarkan hukum adat dari pengaruh hukum Islam yang hingga sekarang masih dirasakan. Inilah sebabnya munculnya praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam masyarakat. berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. 1 Hukum kewarisan Islam telah dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an, hadis Nabi saw., ijmak, dan bahkan ijtihad para ulama. Masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum kewarisan menyangkut harta benda yang apabila tidak memiliki ketentuan aturan yang mengaturnya sudah pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. 2 Hukum kewarisan Islam mengatur hubungan sesama manusia berdasarkan ketetapan Allah swt. untuk mengatur harta dan pemiliknya yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa berhak menerimanya, bagaimana cara mendapatkannya, dan berapa jumlahnya. Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah swt. melalui QS. al-Nisa> '/4 ayat 7, 8, 11, 12, dan 176. 3 Hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistim hukum lainnya. 4 Pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam bersifat ijbar, 5 yaitu pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain, adanya kematian pewaris dengan sendirinya hartanya beralih kepada ahli warisnya dengan tidak membedakan kepada ahli waris mana harta waris itu diberikan. 6 Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa pengalihan harta waris bersifat ijbar, peralihan berlaku sendirinya menurut kehendak Allah swt. (merupakan perintah Allah) tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur ijbar yang terkandung dalam konsep hukum kewarisan Islam sesuai dengan arti terminologi yang terlihat, bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Inilah yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Perdata (BW). 7
doi:10.24252/jdi.v6i2.6866 fatcat:qyocgely3rf53eskwtfmg3ggfu