PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN PIDANA BADAN DI INDONESIA CRIME PREVENTION BY PHYSICAL PUNISHMENT IN INDONESIA

Kanun Jurnal, Ilmu Hukum, Adi Hermansyah, Adi Hermansyah, Adi Hemansyah, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Banda
unpublished
Nowadays, crime has increased very significantly. The increase is not only on its quantity but also on its quality. Punishment as the last "mean" in preventing and overcoming crime is supposed to function maximally in order to protect society from perpetrators. The function of criminal law is really influenced by characteristic of society where the law enforced. Moreover, the application of proper punishment as a mean of preventing crime is also influenced by the increase and the decrease of
more » ... me numbers and also has impact on the society welfare. Punishment towards body is a kind of punishment that is still applied by many states including Indonesia. The regulation of such crime as one of the crimes in Indonesia Indonesia legal system is really possible to prevent crime in terms of restoring national legal system to replace KUHP (Criminal Code of Indonesia) as colonial legacy that is not proper to society characteristics in Indonesia and the period. PENDAHULUAN Hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalambermasyarakat. Perkembangan hukum tidaklah terlepas dari perkembanganpola pikir manusia yang menciptakan hukum tersebut untuk mengatur dirinyasendiri. Dengan demikian hukum ada pada setiap masyarakat. Oleh karena itu,keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisadipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. 1 Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulanmasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat yakni pertama, sebagai saranapengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar prosesinteraksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. 2 Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskanbahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dalam kehidupan bernegara, salahsatu yang harus ditegakkan adalah suatu
fatcat:x57h57tw5fe2npfxj5zqbwo554