ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Jaya Kusuma, Edy, Wahyu Rohayati, Dosen Fakultas, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jambi
unpublished
ABSTRAK Penelitian ini berjudul "Analisis Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun". Tujun penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Metode pengumpulan data padapenilitian ini dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Sesuai permasalahan dalam
more » ... ini digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Sehingga diperoleh suatu gambaran tentang Kontribusi Retribusi Jasa Umum, baik yang berwujud dalam angka maupun yang tidak berwujud dalam angka yang merupakan penjabaran terhadap data yang dikumpulkan dalam bentuk keterangan-keterangan, penjelasan dan pembahasan secara tertulis. Hasil penelitian rata-rata Penerimaan retribusi jasa umum tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 8,99%, efektivitas penerimaan retribusi jasa umum selama tahun 2011-2015 memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 79,84% artinya cukup efektif, penerimaan retribusi jasa umum selama tahun anggaran 2011-2017 memberikan kontribusi terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 10,01% pertahun yang dapat dikatakan berkriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Sarolangun. Kata Kunci : kontribusi, retribusi, jasa umum, pendapatan asli daerah Latar Belakang Sebagai proses yang berkelanjutan, pembangunan dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah sangat membutuhkan dana yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan masyarakat dan kegiatan lain untuk menunjang keberlangsungan suatu pembangunan nasional. Dana-dana yang dibutuhkan tersebut dapat diperoleh melalui sumber penerimaan pajak negara, keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui pinjaman dari luar negeri. Daerah memerlukan sumber-sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini didukung oleh diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang menghendaki setiap daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan asli daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
fatcat:l6kpvj7hvnfephbbgqh74ya6tm