Pengakuan bahwa ketidaksetaraan mungkin menjadi pendorong kerentanan seseorang atau sekelompok orang atas HIV/AIDS, misalnya ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan dan pembatasan otonomi sosial di kalangan perempuan secara langsung terkait dengan akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan seksual, termasuk tes dan pengobatan HIV. Ketidaksetaraan tersebut menimbulkan serangkaian tanggapan Feminist Legal Theory di sebuah upaya untuk mengatasi HIV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

more »

... untuk menganalisis mengenai kebijakan penanggulangan HIV/AIDS yang berkeadilan dalam telaah Feminist Legal theory. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal/normatif serta pendekatan filosofi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika feminis mungkin sangat relevan dengan etika kesehatan masyarakat. Berangkat dari cara pandang feminist legal theory, maka pembuatan kebijakan penenanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan berbasis pada people with HIV-centered social policies, yang menekankan bahwa dalam proses pembuatan suatu kebijakan haruslah berorientasi pada kesejahteraan ODHA.