IMPLIKASI BIAYA DAN MANFAAT PELAKSANAAN SVLK TERHADAP SEKTOR PERKAYUAN SKALA KECIL
COST AND BENEFIT IMPLICATIONS OF SVLK IMPLEMENTATION TO SMALL-SCALE TIMBER SECTOR

Satria Astana, Krystof Obidzinski, Wahyu Fathurrahman Riva, Gladi Hardiyanto, Heru Komarudin, Sukanda Sukanda
2014 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan  
Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menetapkan kewajiban pemenuhan standar SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) atas produk kayu bagi usaha perkayuan untuk menjamin legalitas penuh produk kayu. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan keraguan terhadap legalitas kayu Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional. SVLK juga dirancang sebagai dasar kesepakatan sukarela (VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia. Pada September 2013, VPA ditandatangi dan SVLK secara resmi menjadi
more » ... ecara resmi menjadi landasan perdagangan produk kayu bagi kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaanya, terdapat masalah serius. Bagi pelaku usaha di sektor perkayuan skala besar, memenuhi ketentuan standar SLVK mungkin tidak menjadi masalah, namun bagi pelaku usaha di sektor perkayuan skala kecil, banyak pertanyaan muncul terkait kemampuannya mengadopsi standar tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi SVLK dan implikasi biaya dan manfaatnya terhadap sektor perkayuan skala kecil. Sebagai studi kasus, data biaya dan manfaat diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil studi menyimpulkan pelaksanaan SVLK menimbulkan tambahan biaya yang signifikan bagi sektor perkayuan skala kecil, namun sektor perkayuan skala kecil tidak memperoleh manfaat, baik dalam hal akses pasar maupun premium harga. Hasil studi merekomendasikan Kementerian Kehutanan dan instansi lain terkait perlu menyederhanakan ketentuan-ketentuan SVLK dan mengantisipasi potensi penurunan daya saing ekspor sektor perkayuan skala kecil akibat tambahan biaya SVLK SVLK, legalitas kayu, biaya, manfaat, sektor perkayuan. 1 2 3 4 2 5 1 2 3 4 5 D . Kata kunci: ABSTRACT In 2009, Indonesia decided to make the implementation of the Timber Legality Verification System (SVLK) mandatory for all timber enterprises in order to ensure full legality compliance of Indonesia timber. This decision was intended to remove any doubts about the legality of the Indonesian timber traded internationally. SVLK was also designed to become the basis for the Voluntary Partnership Agreement (VPA) between the European Union and Indonesia. In September 2013, VPA was finalized and SVLK officially became its cornerstone. However, there are serious problems with implementing SVLK system. In the large-scale timber sector, achieving SVLK compliance may not be a big problem. However, small-scale timber enterprises face numerous challanges. This study examines the obstacles preventing the progress with SVLK in the small-scale sector, particularly the cost and benefit implications. The necessary data were collected through stakeholder interviews and field observation in timber business units. The study concludes that SVLK certification carries significant additional costs for small-scale timber sectors with little improvement of benefits. We recommend the Ministry of Forestry and other relevant institutions should simplify SVLK implementation requirements for small scale timber enterprises and guard against a potential drop in competitiveness of the small-scale timber exports due to additional costs.
doi:10.20886/jpsek.2014.11.3.175-198 fatcat:2gdbe5qrtffplcwaqzqsncv3ze