Magister Hukum Udayana Jurnal PEMBERIAN HAK WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DI BALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Nengah Ardika
unpublished
Law of inheritance under Balinese customary law has made daughters as heirs. This is a fundamental change in view of Balinese customary law is more concerned with the male lineage. In this study addressed two issues namely 1) What is the basic consideration of granting inheritance rights for girls in Bali? 2) Does the inheritance under customary law Bali already reflect justice?. This study uses normative legal research, that examines the conflict of norms between Decision The Assembly General
more » ... e Assembly General MUDP Bali No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, Decision of Supremen Court regarding heirs of men and women in customary law system similarly, patriarchy. Legal materials collected through library research. The analysis is conducted qualitatively. Philosophically, granting inheritance rights to daughters in Bali reflects substantive justice. Legally granting inheritance rights in accordance reflect gender equality. Sociologically, the equality between men and women is in conformity with the times. Inheritance under customary law Bali already reflect justice. The Assembly decision MUDP Bali Agung No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 is a product of gender responsive laws. Abstrak Hukum wars menurut hukum adat Bal telah membuat anak perempuan sebaga ahl wars. Hal n adalah perubahan mendasar dalam hukum adat Bal yang lebh memperhatkan gars keturunan lak-lak. Dalam peneltan n dbahas dua permasalahan yatu 1) Bagamanakah dasar pertmbangan pemberan hak wars bag anak perempuan d Bal? dan 2) Apakah pembagan warsan menurut hukum adat Bal sudah mencermnkan keadlan? Peneltan n merupakan peneltan hukum normatf, yang menelt mengena konflk norma antara Keputusan Majels Umum MUDP Bal Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bal / X / 2010, Keputusan Pengadlan tentang ahl wars lak-lak dan perempuan dalam hukum adat sstem patrark. Bahan hukum dkumpulkan melalu stud kepustakaan. Analss dlakukan secara kualtatf. Secara flosofs, pemberan hak wars untuk anak perempuan d Bal mencermnkan keadlan substantf. Secara hukum, pemberan hak wars mencermnkan kesetaraan gender. Secara sosologs, kesetaraan antara lak-lak dan perempuan sudah sesua dengan perkembangan zaman. Warsan menurut hukum adat Bal sudah mencermnkan keadlan. Keputusan Majels MUDP Bal Agung Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bal / X / 2010 adalah produk gender hukum responsf. Kata kunc: anak perempuan, hak waris, hukum adat Bali dan keadilan.
fatcat:gkvtomgplrbcvbp6vafqh7cyfi