PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI BENTUK PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017

Miszuarty Putri
2019 Soumatera Law Review  
One of the issues that is of concern to the government, experts and the public is that rape cases, especially rape crimes committed by adults to underage children, have lately caused a reaction among the community due to dissatisfaction with the criminal community dropped on the perpetrator, based on legal knowledge, the victim can claim damages / compensation or restitution to the convicted person. The problem approach method used is normative jurid, namely the law approach that is carried out
more » ... that is carried out on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 Year 2017. The results of the study show that the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2017 has provided detailed arrangements for the procedure for submitting restitution and procedures granting restitution for children who are victims of criminal acts or their heirs, but there are still shortcomings that need to be refined in this government regulation concerning substitute crimes, if my / defendant / convicted convicts implement a court decision that has permanent legal force regarding the implementation of restitution. As well as it is expected that in the future the judge's decision on the granting of this restitution can be in the form of additional criminal sanctions in addition to the principal penalty in the form of imprisonment and fine. Abstrak: Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, para pakar dan masyarakat adalah kasuskasus perkosaan khususnya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur, akhir-akhir ini menimbulkan reaksi ditengah-tengah masyarakat akibat tidak puasnya masyarakat dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, berdasarkan ilmu hukum maka pihak korban, dapat menuntut kerugian/ganti rugi atau restitusi terhadap terpidana. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 telah memberikan pengaturan secara terperinci tentang tata cara pengajuan restitusi dan tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau ahli warisnya, namun masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dalam peraturan pemerintah ini yakni mengenai pidana pengganti, sekiranya sipelaku/terdakwa/terpidana ingkar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pelaksanaan restitusi. Serta diharapkan kedepannya putusan hakim terhadap pemberian restitusi ini dapat berupa pidana tambahan di dalam amar putusannya di samping pidana pokoknya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. A. Latar Belakang Anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan dimana tinggal tumbuh dan berkembang. Pengaruh lingkungan itu bisa saja mulai dari hal yang positif sampai ke hal yang negatif sekalipun, secara alamiahnya anak dalam proses perkembangan memiliki kecenderungan rasa ingin tahu yang lebih tinggi Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat * Kejaksaan Republik Indonesia, email: miszuarty34@gmail.com, SH., MH (Universitas Andalas)
doi:10.22216/soumlaw.v2i1.3567 fatcat:a2mf6rz6obfmfo3yc3lffkhqaq