PERJANJIAN CARTER KAPAL NIAGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Hendra Djaja
2015 | 26 | Jurnal Cakrawala Hukum   unpublished
Law no 17 year 2008 about voyage applies a sabotage principle. This principle is significantly proven that it increases the use of ship with Indonesian flag on it in all activities in voyage sector in Indonesian law territory, so it reduces "the dependence" to the ships with foreign flags. This principle does not influence so much to the dynamics of the commerce transportation company need to rent the ships either foreign ships or Indonesian ones through the mechanism of the chartering of
more » ... chartering of vessels or charter party, except if the policy of "sea toll" is really implemented. Generally there are three kinds of charter party namely voyage charter, time charter and bareboat charter. The contract content of this vessel charter fully obeys the freedom of parties. However, practically in commerce voyage, there are various kinds of charter contracts forming standard charter party (approved documents) that arrange like essential clauses or additional clause that must be understood well by the parties. This understanding is important because it has an impact for not only the parties tied to charter party but also their responsibility on the loss of transportation users. Abstrak Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menerapkan asas cabotage.Asas ini secara signifikan terbukti meningkatkan penggunaan kapal berbendera Indonesia dalam seluruh aktivitas kegiatan usaha sektor pelayaran di wilayah hukum Indonesia, sehingga mengurangi "ketergantungan" terhadap kapal berbendera asing.Asas tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap dinamika kebutuhan perusahaan angkutan niaga untuk menyewa kapal, baik asing maupun sesama kapal niaga Indonesia melalui mekanisme the chartering of vessels atau charter party, kecuali apabila kebijakan "Tol Laut" pemerintah sekarang ini betul-betul diimplementasikan.Secara umum terdapat tiga jenis charter party yaitu voyage charter, time charter dan bareboat charter. Isi perjanjian carter kapal ini sepenuhnya tunduk pada kebebasan para pihak. Namun demikian di dalam praktek pelayaran niaga, dikenal berbagai jenis perjanjian carter yang berbentuk standard charter party (approved documents) yang mengatur antara lainklausula-klausula esential atauadditional clause dan harus dipahami dengan baik oleh para pihak. Pemahaman ini penting karena berdampak tidak saja bagi para pihak yang terikat charter party, tetapi juga terhadap tanggung jawab mereka atas kerugian pihak pengguna jasa angkutan.
fatcat:oyuxztxasvghto6wasr6dg7qfq