Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat (Studi pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Andrian Susanto, Jiap
2016 JIAP   unpublished
Referring to the vision of the Ministry of Forestry, vision NPMM Office is Becoming National Park Yang Settled in Managing Human Volcano Dynamic Based Participation of Parties, in which the management of NPMM takes the role of the participation of the parties, especially communities in creating plans that are participatory and collaborative, one size for assess the success of the performance can be seen from how NPMM Office planned community development programs in the villages around NPMM. The
more » ... focus of this study is to determine how NPMM management planning related to community development activities. Results of this study concluded that the planning of community-based management of NPMM is not likely to procedural but substantive aspects already accommodated, already apply the principle of sustainable development. In the planning of community development activities have also been pursued in a participatory and collaborative, though still within the framework of fulfilling the social responsibility of the organization or the policy direction of the Ministry of Environment and Forestry. INTISARI Mengacu dari visi Kementerian Kehutanan, visi BTNGM adalah Menjadi Taman Nasional Yang Mantap Dalam Mengelola Ekosistem Volcano Yang Dinamis Berbasis Partisipasi Para Pihak, dimana dalam pengelolaan TNGM dibutuhkan peran partisipasi para pihak terutama masyarakat dalam menciptakan perencanaan yang bersifat partisipatif serta kolaboratif, maka salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan kinerjanya dapat dilihat dari bagaimana BTNGM merencanakan program pemberdayaan masyarakat di desa sekitar TNGM. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan TNGM terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan TNGM berbasis pemberdayaan masyarakat sudah tidak cenderung prosedural saja tetapi aspek substantif sudah diakomodasi, sudah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga telah diupayakan secara partisipatif dan kolaboratif, walaupun masih dalam kerangka memenuhi tanggung jawab sosial organisasi atau arahan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016 FIA UB. All rights reserved.
fatcat:uco6waqmgffevcerwkpwf4v7cm