Is There Civic Groups Participa- tion in Budget Planning? A Study Budget Planning in Malang City, Indonesia

Salahudin Salahudin, Achmad Nurmandi, Jainuri Jainuri
2017 Journal of Government and Politics  
This article aims to explore the relationship between local government and civic groups in the budget planning of the local government of Malang in Indonesia. A qualitative method are applied in this study. The findings indicate that; firstly, there isa relationship between local government and civic groups showingthat the principles of democracy (equality, participation, and justice) remain insufficient in the budget planning. Secondly, the local government has dominated civic groups in the
more » ... ic groups in the process of approval of the budget planning.These findings contribute to developing budget planning in Malang to find a way to establish democratic budget policy and to establish budget policy regarding public needs and preferences. Therefore, the local government should realize that public participation is a way to achieve democratic budget policy. On the other side, civic groups may need tobuild civic awareness and a willingness to participate in the budget policy, through civic education. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan Antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah Malang, Indonesia. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Temuan pada penelitian ini menunjukan bahwa; Pertama, ada hubungan Antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang menunjukkan bahwa prinsip demokrasi (Kesetaraan, partisipasi dan keadilan) tetap tidak mencukupi dalam perencanan anggaran. Kedua, pemerintah daerah telah mendominasi kelompok masyarakat dalam proses persetujuan perencanaan anggaran. Temuan ini berkontribusi dalam mengembangkan perencanaan anggaran di Malang untuk menemukan cara untuk menetapkan kebijakan anggaran yang demokratis dan menetapkan kebijakan anggaran mengenai kebutuhan dan preferensi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyadari bahwa partisipasi masyarakat adalah cara untuk mencapai kebijakan anggaran yang demokratis. Di sisi lain, kelompok masyarakat mungkin perlu membangun kesadaran kewarganegaraan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam kebijakan anggaran, melalui pendidikan kewarganegaraan.
doi:10.18196/jgp.2017.0049.228-253 fatcat:tqkt73yfqfcjzesq7kflagtpki