LEGITIMASI PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD OLEH PARTAI POLITIK HASIL PEMILU LEGISLATIF DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA

Taufikkurrahman Taufikkurrahman
2018 NUANSA  
Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang legitimasi terhadap partai politik dalam memberhentikan anggotanya yang sedang menduduki kursi DPR/DPRD hasil pemilihan umum legislatif yang dilakukan secara Proporsional Terbuka. Sistem proporsional terbuka dipahami sebagai model dari konsep kedaulatan rakyat. Dimana dalam sistem proporsional terbuka, calon-calon yang terpilih sebagai anggota DPR//DPRD adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum. Sistem proporsional terbuka sendiri
more » ... l terbuka sendiri dilaksanakan dengan dengan cara menampilkan partai politik sebagai peserta pemilu dan menampilkan beberapa orang calon anggota legislatif untuk dipilih secara langsung. Wakilwakil yang memperoleh suara terbanyaklah yang akan mendapatkan kursi di DPR/DPRD. Ketika ada partai politik yang memberhentikan anggota DPR/DPRD tersebut, apakah partai politik memiliki legitimasi dan tidak bententangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mengkaji beberapa UU diantaranya UU Pemilu, UUU Partai Politik dan UU MD3. Menurut UU, pemberhentian oleh partai politik tersebut memiliki legitimasi karena UU memberikan kewenangan, tetapi pemberhentian tersebut bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat karena rakyatlah yang memiliki hak mutlak atas suaranya.
doi:10.19105/nuansa.v15i1.1913 fatcat:tunyx7kjkvccpnmhvldr2fyatu