Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi

Nabil Lintang Pamungkas
2020 Jurnal Transformative  
The Banyuwangi District Government issued a technology-based Smart Kampung policy aimed at increasing the effectiveness of public services and tackling poverty issues. Based on the concepts of social capital and community participation, this article tries to explain the extent of community involvement, evaluates Smart Kampung policies in more depth and offers alternative policies that should be implemented. Seeing the social conditions that are plural, of course these policies can not be
more » ... s can not be uniformed, the need for policies based on the community itself. Data shows that the application of this policy cannot reach areas in rural and coastal areas. Many people still do not feel the presence of Smart Kampung policy. Procedurally, this policy saves many problems in the form of procurement of wifi goods, as well as the management of goods that are not maximized by the government. The results showed that community involvement in the policy was quite low, the community was only involved in the planning process but in the implementation of the community's policy it did not actively participate. And the availability of social groups is not fully involved, many consider that the policy only focuses on technology-based administrative issues and doesn't understand the purpose of the establishment of the policy. The author assumes that the government needs to utilize and improve human resource issues through mapping of existing social groups and providing an alternative offer in responding to these problems. Abstrak. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan Smart Kampung yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menanggulangi persoalan kemiskinan. Berdasrakan konsep modal sosial dan partisipasi masyarakat, artikel ini mencoba memaparkan sejauh mana keterlibatan masyarakat, mengevaluasi kebijakan Smart Kampung secara lebih mendalam serta menawarkan bagaimana alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan. Melihat kondisi sosial yang majemuk, tentu kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan, perlunya kebijakan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak dapat menjangkau daerah di wilayah pedesaan dan pesisir. Banyaknya masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya kebijakan Smart Kampung. Secara prosedur, kebijakan ini menyimpan banyak persoalan berupa pengadaan barang wifi, serta pengelolaan barang yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbilang cukup rendah, masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan namun dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat justru tidak berpartisipasi secara aktif. Serta ketersediaan kelompok sosial tidak dilibatkan sepenuhnya, banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya fokus pada persoalaan administrasi berbasis teknologi dan tidak mengerti tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Penulis beranggapan pemerintah perlu memanfaatkan serta meningkatkan persoalan sumber daya manusia melalui pemetaan terhadap kelompok sosial yang ada serta memberikan sebuah tawaran alternatif dalam menanggapi persoalan tersebut. Kata Kunci: modal sosial; kebijakan smart kampung; kelompok sosial; kebijakan berbasis society.
doi:10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3 fatcat:ht3yai775vcr3pcz5ea5wqcv74