Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Lego Karjoko, Josephine Santosa, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
2019 JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM  
This study is aimed to analyse various Indonesian national regulations that govern about the implementation of social and environmental responsibility (SER) in the actualisation of its objectives for the equitable distribution of natural resources in Indonesia. The analysis is undertaken in terms of the phrases used, the subjects who are obliged to perform SER, the funding sources, the allocation of the funds, the instructed programs, as well as the course of the SER itself. By using normative
more » ... By using normative legal research, this study concludes that the existing regulations have not consistently governed the implementation and standards of SER as expected by the Government. Additionally, according to Fuller, this kind of multi-interpretation will result in the malfunction of legal products, and ultimately frustrate the achievement of the SER objectives. On this matter, it is proposed that the Indonesian government needs to formulate a regulation that comprehensively and specifically govern about the SER to become a guideline for all the existing stakeholders. Abstrak Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan di Indonesia yang mengatur implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Indonesia dalam mewujudkan tujuan TJSL untuk pemerataan sumber daya alam. Kajian tersebut dilihat dari sisi penggunaan frasa, subjek yang berkewajiban melaksanakan TJSL, sumber dana, alokasi dana, program yang diinstruksikan, serta orientasi dari pengaturan TJSL itu sendiri. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan-peraturan yang ada belum secara konsisten mengatur pelaksanaan dan standar TJSL yang diharapkan oleh negara ataupun pemerintah. Selain itu, menurut Fuller, multitafisir seperti ini akan mengakibatkan tidak berfungsinya produk hukum, dan pada akhirnya menggagalkan pencapaian tujuan TJSL itu sendiri. Atas hal ini, maka diusulkan bahwa pemerintah Indonesia perlu membuat satu peraturan yang secara komprehensif dan khusus mengatur mengenai TJSL agar dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada. Kata-kata Kunci: Tanggung jawab sosial dan lingkungan; disfungsi peraturan; pemerataan manfaat 7 Patricia Rinwigati Waagstein, "The Mandatory Corporate Social Responsibility
doi:10.20885/iustum.vol26.iss2.art5 fatcat:jlpfs2lbmfdqnoaujruhtypemy