PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Syafrudin Makmur
2015 SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar i  
Abstrak: Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia. Penegakan hukum adalah pekerjaan advokat dan itu merupakan misi profesinya. Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas, karakteristik yang kuat, dan tentunya kualitas intelektual yang tinggi. Selain, advokat harus memiliki keteguhan hati, sebab ia bagi seorang advokat merupakan atribut yang teramat sangat penting, bahkan lebih penting ketimbang kecakapan atau visi yang dilakoninya. Dalam hal penegakan
more » ... lam hal penegakan hukum ekonomi di Indonesia, advokat memiliki andil yang besar. Karena tata hukum ekonomi dirasa penting dan memiliki keterkaitan dengan tata hukum yang mengatur kaidah-kaidah keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup bersama. Pendahuluan Profesi lawyer adalah profesi yang mulia (nobile office) seperti dokter, karena sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan menurut Harold M Titus (1974), maju mundurnya peradaban ada di tangan sarjana hukum. 2 Namun mengapa profesi yang satu ini acap kali mendapatkan pandangan "miring" di tengah masyarakat?. Barangkali, salah satu penyebabnya adalah sifat eksklusivisme profesi pengacara atau advokat ini. Bagaimanapun sebuah profesi yang khusus hanya bisa dipahami oleh mereka yang sama-sama menekuni profesi ini. Masyarakat umum kemungkinan kurang paham bagaimana kesulitan yang dihadapi pengacara dalam membangun alibi untuk membela kliennya. Karena hukum menerapkan standar tertentu, maka tidak setiap fakta dalam suatu kasus dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Data dan fakta harus dikemas, sehingga dapat utuh dan integral secara hukum. Sedikit saja terjadi kontradiksi atau tak saling menguatkan, seluruh bangunan alibi akan runtuh. Itu berarti malapetaka bagi klien dan tanggung jawab professional (professional liability) pengacara akan dipertanyakan. Pembelaan advokat atas kliennya lebih merupakan law battle dari pada untuk mencari kebenaran, dan bukan terletak di pundak advokat untuk mencari substansi kebenaran dalam suatu perkara, ini kewajiban hakim. Karena itu, tidak mengherankan apabila sudut pandang pengacara atas kebenaran dalam suatu perkara yang ditanganinya cenderung subyektif. Semua serba ditakar dari sisi kepentingan klien. Pekerjaan advokat selain memberikan nasehat kepada hukum adalah membela hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, dan memperjuangkan hak-hak klien dalam suatu musyawarah atau membela hak tergugat/penggugat dalam perkara perdata. Batas inilah yang disebut pekerjaan membela kepentingan klien. Namun bagi sebagian masyarakat, apa yang dilakukan advokat senantiasa tampak sama, yakni membela kepentingan klien dalam pengertian yang subyektif. Apabila advokat mengatakan "demi hukum" kerap kali ditatap dengan penuh tanda tanya dari segi mana hal itu diucapkan. Bahasa awam yang sering terlontar adalah "jelas-jelas orang sudah bersalah masih juga dibela." 3 Dalam perkara pidana, kepentingan klien secara subyektif adalah lepas dari jerat hukum, kendati tersangka menyadari telah melakukan kesalahan itu. Hampir tak pernah terdengar ada penjahat yang sukarela bersedia dipidana. Di sisi lain, manusia memiliki kecenderungan menang sendiri. Apabila kepentingan klien yang subyektif itu dituruti advokat, doktrinnya adalah harus menang. Apabila klien tegas menyatakan, "harus menang berapapun ongkosnya." Jika doktrin harus menang ini diikuti, tak tertutup kemungkinan advokat akan melakukan hal-hal yang secara "moral" tercela. Tindakan tersebut dapat merugikan tidak saja orang perorang, tetapi juga dapat mengacaukan penegakan hukum. Karena lawyer termasuk ahli hukum, maka upaya buruk itu
doi:10.15408/sjsbs.v1i1.1524 fatcat:wrubscw3wjamphpw7zfpbpopi4