PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DAERAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR UNTUK PENENTUAN KEBIJAKAN MENGELOLA POTENSI KEBERAGAMAN

Fadlan Fadlan
2019 Soumatera Law Review  
The implementation of the regional autonomy principle must be able to put forward the principle of decentralization, this core essence becomes very important because there is a clear relationship and governance between the central government and the regional government so that on the basis of initiatives, creativity and operands to be achieved in carrying out power efforts to realize a just and prosperous society as stated in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,
more » ... ic of Indonesia, and the most important in the context of developing and advancing regions for regional interests based on people's aspirations. Abstrak: Pelaksanaan prinisp otonomi daerah harus dapat mengedepankan asas desentralisasi, hakekat inti ini menjadi sangat penting karena terdapat tata hubungan dan tata laksana yang jelas antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah sehingga atas dasar tersebut prakarsa, kreatifitas dan operan yang ingin dicapai dalam menjalankan kekuasaaan dapat berjalan guna pembangunan usaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta yang paling utamanya dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah guna kepentingan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat Kata Kunci: Harmonisasi, Kebijakan Daerah, Desentralisasi.
doi:10.22216/soumlaw.v2i1.3347 fatcat:36q65qyi3zatxkhgfun25oes6y