Editorial: Hukum dan Kekuasaan

Atip Latipulhayat
2017 Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum  
Relasi dan interaksi hukum dan kuasa (kekuasaan) merupakan topik pen ng sekaligus kontroversial, karena keduanya memiliki daya dukung dan daya tolak yang sama kuat dan menentukan, satu dengan yang lainnya. Relasi keduanya menjadi sesuatu yang niscaya dan tak terbantahkan apabila menggunakan lensa posi visme hukum. Bagi mazhab posi visme, hukum harus bersumber dari sesuatu yang nyata dan ia menemukannya pada apa yang ia sebut sebagai 'sovereign' (daulat atau kuasa) yang bisa berwujud kuasa
more » ... erwujud kuasa monarki seper Raja atau kuasa demokra s semisal Parlemen. Sesuatu disebut hukum, bukan karena penilaian subjek f bahwa sesuatu itu bersifat baik atau buruk, melainkan karena berasal atau diproduksi oleh 'sovereign'. Atas semua klaimnya itu, John Aus n seorang posi vist garda depan mengatakan sebagai berikut: "the existence of law is one thing; its merit or demerit is another." Hukum adalah perintah penguasa (law as a command of the sovereign), demikian dalil ajaran posi visme hukum. Hukum yang benar dak lain adalah 'perintah' itu sendiri. Terminologi 'sovereign' atau 'sovereignty' memiliki posisi khusus dalam ajaran posi visme hukum, karena dari sanalah hukum tercipta. Menurut Aus n, 'sovereign' adalah pemilik kewenangan atau kekuasaan (the determinate and common superior) yang dapat berbentuk individu misalnya Raja, atau suatu ins tusi contohnya Parlemen. Terlepas dari berbagai kelemahan ajaran posi visme hukum, namun realitas menunjukkan bahwa aliran ini mendapat tempat dalam sistem hukum di banyak negara termasuk Indonesia. Bagi kaum posi vist, hukum adalah produk penguasa dan penguasa adalah produk poli k. Maka hukum adalah produk poli k. Relasi hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari dua sisi, proses pembentukan hukum (law-making) dan penegakan hukum (law enforcement). Dari sisi bagaimana hukum terbentuk, maka relasi hukum dan kekuasaan menyerupai relasi hulu dan hilir dari sebuah aliran sungai. Kekuasaan atau poli k adalah hulu, sedangkan hukum adalah hilir. Pada relasi ini hukum adalah produk poli k, produk kekuasaan. Sebagai elemen hilir, hukum merupakan cermin dari kekuasaan. Apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses poli k yang bersih dan bere ka, maka hukum yang lahir adalah hukum yang adil dan berkeadaban. Sebaliknya, apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses poli k yang nire k atau tuna e ka, hukum yang tercipta adalah hukum yang menghamba kepada penguasa dan jauh dari kata ramah terhadap masyarakat. Dalam nalar posi vis k, hukum yang benar adalah hukum yang tercipta dari rahim penguasa. Hukum dak berkaitan dengan nilai baik atau buruk (merit or demerit), melainkan terkait dengan en tas pemilik kuasa. Hukum disebut hukum i Editorial
doi:10.22304/pjih.v4n1.a0 fatcat:ggfzbcbln5d6zjk7aq6ul4y2vq