IMPLEMENTASI KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM DALAM ATURAN INVESTASI ASING DI ALJAZAIR DAN INDONESIA

Saru Arifin
2018 JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM  
Since first coined by the United Nations at the end of 1950's, the doctrine of permanent sovereignty over natural resources has experienced rapid dynamics of development -from those originally traditionally practiced to the national interests of a country -then developed and intersected various global issues, such as economy, environment, human rights, and climate change. Such doctrine only confirms to the countries of the world about the importance of permanent sovereignty for each country
more » ... or each country over its natural resources. However, the management needs to pay attention to various important aspects that intersect with human interests universally and inclusively. This study uses a normative legal method to discuss the implementation of the 1950 state sovereignty doctrine over natural resources in the investment legal system of developing countries such as Africa and also Indonesia, which is actively opening up to local and international investors to improve the national economy for social welfare. The results show that the implementation of UN Resolution on permanent sovereignty of natural resources in the practice of foreign investment in Algeria is limitative, particularly towards strategic natural resources. In contrast, the practice of foreign investment in Indonesia is liberal in nature, and even its share ownership can reach one hundred percent. Abstrak Doktrin kedaulatan permanen atas sumber daya alam sejak pertama kali dicetuskan oleh PBB pada akhir dekade tahun 1950, telah mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat-dari yang awalnya dipraktekkan secara tradisional untuk kepentingan nasional suatu negara-kemudian berkembang dan bersinggungan dengan berbagai isu ekonomi global, lingkungan, HAM dan perubahan iklim. Doktrin ini pada prinsipnya hanya memberikan penegasan kepada negara-negara di dunia akan pentingnya kedaulatan secara permanen bagi setiap negara atas sumber daya alam yang dimilikinya. Namun demikian, pengelolaannya perlu memperhatikan berbagai aspek penting yang bersinggungan dengan kepentingan umat manusia secara universal dan bersifat inklusif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang akan membahas tentang implementasi doktrin kedaulatan negara atas sumber daya alam 1950 dalam sistem hukum investasi negara-negara berkembang seperti Afrika dan juga di Indonesia-yang saat ini sedang giat-giatnya membuka diri terhadap investor lokal maupun internasional guna meningkatkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Resolusi PBB tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam dalam praktek investasi asing di Aljazair bersifat limitative, tertutama terhadap sumber daya alam strategis. Sebaliknya, dalam praktek investasi asing di Indonesia bersifat liberal bahkan kepemilikan sahamnya bisa mencapai seratus persen. Kata-kata Kunci: Investasi asing; kedaulatan permanen, sumber daya alam Saru Arifin. Implementasi Kedaulatan Permanen... 473 Pendahuluan Pada era kolonial, masyarakat pribumi hampir pasti tidak memiliki kedaulatan terhadap dirinya maupun kekayaan alam yang dimilikinya. Semua hal dikontrol oleh penjajah untuk kepentingan mereka. Gambaran ini sebagian besar terjadi di berbagai negara di kawasan Asia dan Afrika, termasuk Indonesia 1 . Situasi tersebut pada awal terbentuknya PBB dirasa tidak adil bagi kemanusiaan, sehingga organisasi dunia tersebut kemudian mengeluarkan resolusi yang dikenal dengan dekolonisasi yang melahirkan dua prinsip penting yang berpengaruh besar terhadap terbangunnya peradaban yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan bangsa-bangsa, yaitu: prinsip self determination 2 dan doctrine of sovereignty 3 . Prinsip pertama, memberikan ruang kebebasan bagi bangsa-bangsa terjajah untuk secara mandiri menentukan nasib mereka dalam sebuah ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Sedangkan yang kedua, memberikan kesetaraan kedaulatan bagi setiap negara di muka hukum untuk membangun negaranya menuju kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya. Namun demikian, hal itu masih dirasa belum memadai, karena untuk bisa membangun kesejahteraan suatu bangsa dalam setiap negara, diperlukan kapital yang besar, maka kemudian PBB mengeluarkan resolusi 1803 (XVII) pada 14 Desember 1962 yang dikenal dengan Permanent Sovereignity over Natural Resources (PSNR) 4 atau Kedaualatan Permanen atas Sumber Daya Alam (KPSA). 1 William M-Adam and Martin Mulligan, mengulas secara komprehensif mengenai hubungan antara dekolonisasi dengan sumberdaya alam. Mereka menjelaskan bagaimana penduduk yang dijajah "menyambut dengan sukacita" adanya resolusi dekolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa selama berabad-abad khususnya di kawasan Afrika dan Asia Selatan-yang memberikan kedaulatan penuh terhadap sumber daya alam dan budaya secara mandiri. Lihat pembahasannya secara detail dalam William M-Adam and Martin Mulligan, 2003. Decolonizing Nature: Strategies for Conservation in a Post-colonial Era, Earthscan Publications Ltd, London, hlm. 5. 2 Hak ini pada awalnya digagas oleh Presiden Woodrow Wilson pada tahun 1918. Namun tidak populer hingga akhirnya pada tahun 1945 Uni Soviet memunculkannya dalam Konferensi PBB di Sanfransisco. Ulasan secara komprehensif menegnai self determination ini bisa dibaca dalam bukunya Hurs Hannum, 2016. Authonomy, Sovereignty, and Self Determination: The Accommodation of Conflicting Rights, University of Philadelpia Press. 3 Hak ini dipelopori oleh Komisi HAM Majelis Umum PBB melalui badan ECOSOC pada tahun 1954 yang diberikan tugas untuk melakukan survei mengenai KPSA dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai hak-hak permanent tersebut untuk membuat rekomendasi-rekomendasi dan penguatan. Perjuangan getol dilakukan oleh 16 negara berkembang dari Amerika Latin, Afrika dan Asia untuk mengegolkan konsep KSPA tersebut. Perdebatan sengit terjadi antara kelompok-kelompok pengusung dengan negara-negara Barat yang cenderung oposan, utamanya terjadi pada salah satu sidang pada tahun 1959. Perwakilan Chile menegaskan bahwa: "Freedom and Independence counted for nothing if they had no economic basis. National sovereignty must be exercised over entire territory and wealth of a nation,...". 4 Ulasan KPSA ini dapat dibaca pada bukunya Marc Bungenber dan Stephan Hobe (Eds). 2015, Permanent Sovereignity over Natural Resources, Switzerland: Springer International Publishing, hlm. 1-13. Sementara sejarah detail mengenai KPSA ini dapat dibaca pada tulisan Stephen M. Schwebel, The Story of the U.N.'s Declaration on Permanent
doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art3 fatcat:h7sq2hdpz5c5npeajugkfhooja