Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara

Yanto Yanto
2020 Jurnal Akuntansi dan Perpajakan  
Jepara many hotels and restaurants need to know compliance in tax payments, so the formulation of the problem in this research is how the influence of tax audits, turnover and tax penalties on hotel and restaurant taxpayer compliance in Jepara Regency? The purpose of this study was to analyze the effect of tax audits, turnover and tax sanctions on hotel and restaurant taxpayer compliance in Jepara Regency. The research sample is 104 hotel and restaurant taxpayers registered with the Regional
more » ... ith the Regional Financial and Asset Management Agency of Jepara Regency. Data analysis tools used are multiple linear regression test and hypothesis test t. The results of data analysis revealed that the tax audit had a significant positive effect on hotel and restaurant taxpayer compliance in Jepara Regency; Tax sanctions have a significant positive effect on hotel and restaurant taxpayer compliance in Jepara Regency; and Turnover does not affect the compliance of hotel and restaurant taxpayers in Jepara Regency. PENDAHULUAN Pemerintah daerah memiliki banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak (Arifin, 2019). Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pajak daerah ditingkat provinsi dan pajak daerah ditingkat kabupaten/kota (Mardiasmo, 2018). Di Kabupaten Jepara, pemerintah daerah terus menggali potensi yang ada salah satunya dalam sektor pariwisata.. Pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata didominasi pajak hotel dan restoran. Pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran. Kepatuhan pembayaran pajak dari wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran sangat mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Pajak daerah bisa meningkat dengan adanya pajak hotel dan restoran. Pada bulan April Tahun 2019 Kabupaten Jepara sudah menerapkan pembayaran pajak secara online. Dengan adanya sistem pembayaran online ini diharapkan wajib pajak lebih mudah dan tidak ada kebocoran dalam pembayaran pajak daerah. Sepanjang tahun 2018 realisasi pajak daerah di Kabupaten Jepara tercapai 106% dari target Rp 98.8 miliar atau setara Rp 104,9 miliar, tahun ini pendapatan pajak daerah ditarget Rp 111,7 miliar, hingga akhir Maret, sudah terealisasi 19.19% atau lebih dari Rp 21 miliar (Radar Kudus, 2019). Berdasarkan uraian di atas, pendapatan pajak daerah Kabupaten Jepara bisa lebih meningkat lagi karena banyaknya hotel dan restoran, sehingga perlu diketahui kepatuhan dalam pembayaran pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti: adanya pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Pemeriksaan pajak adalah salah satu pilar fungsi penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam kerangka sistem self assessment (Sucandra & Supadmi, 2016) . Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Omset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual (Dwiastari, 2017) . Omset penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan barang atau jasa yang dihitung dalam keseluruhan selama periode tertentu. Dengan kata lain omset adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan suatu produk/jasa sebelum dikurangi dengan biaya lain. Faktor ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang patuh akan melaporkan hasil omset yang diterima. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dengan ini sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi yang tegas maka wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak dan tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada. Pendapatan pajak daerah terutama dari sektor hotel dan restoran di Kabupaten Jepara masih bisa ditingkatkan lagi apabila wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.
doi:10.26905/ap.v6i1.4126 fatcat:72t2clgw7rgxhd4jxqatnuwraq