Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia

Ari Purwita Kartika, Muhammad Lutfi Rizal Farid, Ihza Rashi Nandira Putri
2020 JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM  
This research focuses on establishing chemical castration as additional criminal penalty. Chemical castration is intended to minimize sexual crimes against children. However, this additional punishment of chemical castration is conflicted with the ethics of the medical profession and the additional punishment of chemical castration is due to the lack of technical instructions for chemical castration. This is a type of normative legal research. This study concludes that: first, the regulation on
more » ... , the regulation on the executor of the perpetrator of sexual crimes against children does not have legal certainty. A person who takes action on chemical castration is not only a person who does it, but a person who has knowledge in the field of chemical castration. This science is related to medical science which should be able to perform chemical castration. The act of chemical castration that should be done by a doctor conflicts with the professional code of ethics of a doctor. Second, the legislators must reconstruct the rules related to the implementation of chemical sanctions castration so that they are clearly regulated and do not conflict with other regulations. Abstrak Penelitian ini fokus pada ditetapkannya Kebiri kimia sebagai hukuman pidana tambahan. Kebiri kimia dimaksudkan untuk meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak. Namun, pidana tambahan kebiri kimia ini adanya pertentangan dengan etika profesi kedokteran dan pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis kebiri kimia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pengaturan tentang eksekutor terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak belum mempunyai kepastian hukum. Seorang yang melakukan tindakan terhadap kebiri kimia tersebut bukan orang yang hanya sekadar melakukannya saja, namun orang yang mempunyai ilmu dalam bidang tentang kebiri kimia. Ilmu tersebut berkaitan dengan ilmu kedokteran yang seharusnya dapat melakukan tindakan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter berbenturan dengan kode etik profesi dokter. Kedua, pembentuk peraturan perundang-undangan harus merekonstruksi aturan terkait pelaksanaan kebiri sanksi kimia agar diatur secara jelas sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang lain.
doi:10.20885/iustum.vol27.iss2.art7 fatcat:5epqwecyd5atdbxnblhjz2sh4q