Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum (Studi di Kementerian Kehakiman)

Cipriano Da Costa, Gino Das Neves, Andy Sumartono, Fefta Wijaya, Kata Kunci, Formulasi, Pemerintah Kebijakan, Timor-Leste, Perlindungan Hak, Anak Bermasalah, Dengan Hukum
2015 unpublished
Policy Formulation the Government of Timor-Leste in the protection of the rights of children in conflict with the law, as efforts to implement the Convention on the Rights of the Child was ratified in 2003. The purpose of this study is to describe and analyze the formulation of government policy of Timor-Leste in the protection of the rights of children in trouble with the laws and the types of methods used in this research is descriptive with qualitative approach and interactive models as data
more » ... tive models as data analysis techniques. The study's findings indicate that the formulation of government policy Timor-Leste based strategic plan Government of Timor-Leste in the justice sector; human resources owned by the Ministry of Justice, particularly in the National Legislative Agency is very minimal and also public participation in policy formulation; cooperation built by the National Legislation Agency nice fellow public agencies and private organizations for this to be effective at all; National Legislation Agency is government agencies that fund is not an issue; In carrying out its duties and functions very not optimal because it has so far not been successful National Legislation Agency pouring a policy on the protection of children's rights into the format of a particular regulation. Abstrak: Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam perlindungan hak anak-anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai upaya implementasi Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 2003. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste dalam perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum dan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan model interaktif sebagai teknik analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste berdasarkan rencana strategis Pemerintah Timor-Leste pada sektor peradilan; sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kementerian Kehakimaan, khususnya di Badan Legislasi Nasional sangat minim sekali dan juga partisipasi publik dalam kegiatan formulasi kebijakan; kerjasama yang dibangun oleh Badan Legislasi Nasional baik sesama instansi publik maupun organisasi-organisasi private selama ini berjalan efektif sekali; Badan Legislasi Nasional merupakan intansi pemerintah sehingga dana bukanlah persoalan; Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat tidak maksimal karena sejauh ini Badan Legislasi Nasional belum berhasil menuangkan satu kebijakan tentang perlindungan hak anak ke dalam format suatu peraturan tertentu.
fatcat:i45riaeo7ndjnjdqrpprrr5lau