KESIAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL PASCA TERBITNYA UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Christine Wulandari, Pitojo Budiono, Dodik Ridho Nurrochmat
2017 RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan  
RINGKASAN Kebijakan pengembangan perhutanan sosial telah terbit pada akhir tahun 2016 dalam rangka menyesuaikan kebijakan yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 (PermenLHK 83/2016) tentang Perhutanan Sosial belum secara langsung dapat menjawab pemasalahan yang ada di lapangan sebagai dampak atas terbitnya UU Pemerintahan Daerah. Dalam PermenLHK 83/2016 disebutkan
more » ... 83/2016 disebutkan adanya persyaratan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai program perhutanan sosial dan menyediakan anggaran untuk memgimplementasikannya. Persyaratan inilah yang dalam tindak lanjutnya memerlukan adanya pertimbangan dan strategi lebih lanjut agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana harapan pemerintah pusat. Kata kunci: desentralisasi, kehutanan, otonomi daerah, perhutanan sosial, pemerintahan daerah.
doi:10.20957/jkebijakan.v3i2.15512 fatcat:hf5gf7lrabbxvfqdcvt6lq5j6m