IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara)

Abdulhalil Hi. Ibrahim, Bakri La Suhu, Nurhasna Nurhasna
2020 Zenodo  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Implementasi program Pemerintah Provinsi dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Program Pemerintah Provinsi dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara
more » ... haman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian, dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang di teliti. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa program kesejahteraan rakyat dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara lebih memfokuskan pada bidang keagamaan. Implementasi program Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara dalam bentuk program fisik antara lain; pertama, Bantuan sarana prasarana keagamaan (peribadatan) baik dalam bentuk uang maupun barang, kedua, Pengadaan dan Penyaluran hewan Qurban, ketiga, Penyaluran Buku-buku Keagamaan, dan keempat, Bantuan korban bencana alam. Program yang berbentuk non-fisik seperti; pertama, Rapat Koordinasi Bidang Kesra, kedua, Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh, ketiga, Wisata Rohani (Religi untuk Imam/Pendeta), keempat, Kegiatan LASQI, kelima, Kegiatan PESPARAWI, keenam, Lomba STQ/MTQ tingkat Provinsi dan Nasional, ketujuh, Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan, kedelapan, Pelatihan Dewan Hakim, dan kesembilan, Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama (Bukber). Sedangkan faktor-faktor mempengaruhi Pelaksanaan Program Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara antara lain pertama, faktor keuangan/anggaran, dan kedua, faktor hubungan koordinasi antar instansi baik level provinsi maupun kabupaten/ko [...]
doi:10.5281/zenodo.4322786 fatcat:kzgxxbl2krf6lhr6rpkg6clgby