ANALYSIS ON READINESS OF YOGYAKARTA FOREST MANAGEMENT UNIT AS SUB-NATIONAL PUBLIC SERVICE AGENCIES
Ina

Sulistya Ekawati, Fentie Julianti Salaka, Kushartati Budiningsih
2018 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan  
The institution of Yogyakarta Forest Management Unit (FMU) is considered still bureaucratic which makes it difficult to respond quickly to problems related with financial management. Although Sub-National Public Service Agencies (SNPSA) is an independent financial management institution, but Yogyakarta FMU is not confident yet to perform this scheme. This study aims to analyze some legislation related with independent financial management, formulate supporting legal instruments and provide
more » ... ts and provide institutional options for independent financial management that would be matched for Yogyakarta FMU. By using a qualitative analyse approach with a paradigm of critical legal theory the study showed that there was similiarity regarding principles of effeciency and effectiveness in forest and financial management carried out by FMU and SNPSA . However, in order to be independent, FMU needs to be self-sufficient through synchronization and revision of several regulations related with it. It is suggested that hybrid public organization as an independent financial management for FMU to gain political support from local governments, strong leadership, preparation of capable human resources and improvement on accounting management. ABSTRAK Bentuk kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta yang ada saat ini sangat birokratis, sehingga tidak dapat merespon permasalahan dengan cepat terkait pengelolaan keuangan. Selama ini ada keraguan KPH Yogyakarta untuk menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian bertujuan menganalisis beberapa peraturan perundangan terkait kelembagaan kemandirian KPH, merumuskan perangkat hukum pendukung kemandirian manajemen keuangan, dan memberikan pilihan kelembagaan untuk mendukung kemandirian KPH. Penelitian ini menggunakan paradigma critical legal theory dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesamaan prinsip pengelolaan hutan oleh KPH dan pengelolaan keuangan oleh BLUD, yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Kemandirian KPH perlu dilakukan melalui sinkronisasi dan revisi beberapa peraturan yang terkait dengan KPH. Bentuk kelembagaan KPH hybrid public organization dalam bentuk BLUD perlu mendapat dukungan politik dari pemerintah daerah, kepemimpinan yang kuat, penyiapan sumber daya manusia yang kapabel dan perbaikan manajemen akuntansi. Kata kunci: KPH; kelembagaan; peraturan; pengelolaan hutan; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
doi:10.20886/jakk.2018.15.1.1-18 fatcat:dfocb7qllvcwxapktfpjquukmy