Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Sahnan Sahnan, M. Arba, Lalu Wira Pria Suhartana
2019 Jurnal ius  
abstrak Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkaran di dunia peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara. Penelelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan menurut Permen Nomor 11 Tahun 2016, dan untuk memahami dan menganalisis bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
more » ... eta pertanahan. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengeketa di luar pengadilan dalam hal ini kewenangan pembatalan diberikan kepada BPN yang dapat di bagi menjadi dua yaitu melalui kewenangan kementerian dan di luar kewenangan kementerian. Sedangkan Bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan bisa berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelagasian. abstract Settlement of land disputes conducted by the National land Agency is a new breakthrough to avoid the accumulation of cases in the world of justice specifically the State Administrative court. this research aims to review and analyze the process of approval of land disputes conducted by the land Agency based on permen Number 11 of 2016, and to discuss and analyze the form of authority of BpN in an effort to refute land issues. from the results of the study it can be stated about the process of resolving land disputes in its decision by cancelling the certificate can be done through the State Administrative court and in the foreign court. out-of-court deliberations in this case the cancellation authority is given to BpN which can be divided into two, namely through the ministry's authority and outside the ministry's authority. While the form of authority of BpN in the approval of land disputes can be in the form of attribution and delegation authority.
doi:10.29303/ius.v7i3.714 fatcat:oi64aeg37vftnbilvt5tlx6hny