ANALYSIS FACTORS-FACTORS AFFECTING DOMINANT BUDGET ABSORPTION (STUDY AT THE DEPARTMENT OF REVENUE, FINANCE AND ASSET MANAGEMENT KARAWANG DISTRICT)

Liya Megawati, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis
2017 Value Journal of Management and Business   unpublished
The purpose of this study was to determine the effect of variable cash planning, budget execution, procurement, and monitoring and evaluation of budget absorption in the Department of Revenue, Finance and Asset Management Karawang District. The methodology used in this study using a quantitative approach to answer the type of explanatory hypotheses, with data analysis techniques using multiple linear regression statistical tests. The results obtained in which there is significant influence
more » ... en the variables of variable absorption cash planning with a budget of 1.275, then the variable implementation of the budget with variable absorption significant influence amounted to 0,147, then the variable procurement of goods and services with variable absorption significant influence amounted to 0,160, as well as monitoring and evaluation variables with variable absorption significant influence amounted to 0,527. The effect of variable cash planning, budget execution, procurement, and monitoring and evaluation of significant absorption with a coefficient of determination of 70.3%. this means that the three independent variables together have an influence on the dependent variable and 29.7% influenced by other variables. PENDAHULUAN Sebagai langkah awal siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setiap tahun menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyampaikan kepada pihak DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mendapat persetujuan maka akan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dijadikan sebagai dasar penyelenggara pemerintah selama satu tahun kedepan, pelaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran tersebut. Lambatnya penyerapan anggaran tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah, misalnya kebijakan fungsi APBD dalam melaksanakan fungsi alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (pro-growt), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job), mengurangi kemiskinan (pro-poor), dan pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro-environment). Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran dari tahun ke tahun hasilnya masih belum memuaskan. Hal ini terlihat dari tidak proposionalnya pola penyerapan anggaran belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang tahun 2010-2014. Pola penyerapan anggaran belanja tahun 2010-2014 tidak proposional, yaitu penyerapan rendal diawal tahun dan sangat tinggi diakhir tahun padahal perencanaan penarikan dana dari satker/pengguna cenderung proposional, yaitu membuat rencana penarikan dana bulanan terbagi kedalam 12 bagian dari dana yang dimiliki. Pada gambar 1.1 antara tahun 2010-2014 penyerapan anggaran belanja triwulan IV memiliki proporsi yang besar
fatcat:iaursrc2brhtlkv6ioicine7wq