EVALUASI PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK HOTEL PADA BIG FISH HOTEL MANADO

Glenn Rotinsulu, Harijanto Sabijono², Stanley Kho Walandouw³, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Sam Ratulangi, Jl Kampus Bahu, Manado
2018 Jurnal Riset Akuntansi Going Concern   unpublished
In increasing the number of members in tax revenue, the government is always trying to find objects of taxes that can contribute to the achievement of tax revenue. Hotel tax is one part of local taxes that have the potential to continue to grow along with support issues such as services, development and tourism in regional development policies. This study aims to evaluate the procedure of collection and application of hotel tax accounting conducted at Big Fish Hotel Manado. The type of research
more » ... he type of research used in this study is descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of hotel tax collection procedure at Big Fish Hotel Manado is in accordance with Manado City Local Regulation Number 2 Year 2011 on Regional Tax and for hotel tax accounting record has been in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 23 on Revenue. 1. PENDAHULUAN Dalam meningkatkan penerimaan negara terutama dalam penerimaan pajak, pemerintah selalu berusaha mencari objek-objek pajak yang dapat memberikan kontribusi agar tercapainya penerimaan pajak. Di Indonesia sendiri sejak reformasi perpajakan digulirkan pada tahun 1983, penerimaan pajak telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pajak menjadi tolok ukur sampai sejauh mana suatu negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dengan mandiri. Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat dinamakan pajak negara, sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah disebut pajak daerah. Secara umum perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Secara resmi era otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah diperlukan adanya landasan hukum berupa undang-undang. Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah secara umum adalah self assessment system. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diserahkan pihak ketiga. Big Fish Hotel Manado adalah salah satu perusahaan jasa dalam industri perhotelan dibawah naungan PT. Sari Murni Putra dengan kategori hotel budget. Hotel ini bertanggung jawab atas pengelolaan pajak hotel yang perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar
fatcat:mviczxut3zafrbaun3yamhbnru