PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS BONE TERHADAP MAHAR TANAH DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERKAWINAN

Rusman Rusman, M. Thahir Maloko, Muh. Saleh Ridwan
2017 Jurnal Diskursus Islam  
Abstrak: Tulisan ini akan mendeskripsikan pemahaman masyarakat Bugis Bone dalam perkawinan dengan mahar tanah. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemhaman masyarakat Bugis Bone terhadap mahar tanah dalam sebuah pernikahan. Lokasi penelitian ini di Kab. Bone Sulawesi Selatan. Sumber data diambil dari pengamatan atau observasi langsung terhadap tokoh masyarakat setempat yang dianggap memahami dan menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam
more » ... har dalam perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam bentuk peneliti sebagai instrumen utama, panduan observasi, panduan wawancara, dan cek list dokumen serta alat pendukung lainnya seperti kamera dan alat tulis. Teknik pengolahan data mulai pengumpulan data, reduksi data, mengatur data, dan memverifikasi data. Data dalam bentuk kuantitatif akan diolah terlebih dahulu dengan rumus prosentase agar dapat dideskripsikan, sementara data dalam bentuk kualitatif akan dideskripsikan. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bugis Bone sudah sejak lama menjalankan tradisi dalam perkawinan yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar di dalamnya. Hal tersebut adalah merupakan upaya untuk melestarikan tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun. Menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Bugis Bone karena menganggap bahwa tanahla yang paling baik untuk dijadikansebagai mahar dibanding dengan jenis barang atau benda-benda lain. Bahkan ada unkapan yang menggambarkan kelebihan ini yaitu "na mauni siallakkuang tedong" artinya, meskipun ukuran luasnya hanya relatif sempit hanya seukurang dengan kubangan lumpur kerbau jika itu adalah tanah maka itulah yang terbaik. Disamping itu pula, tanah tersebut dipahami bahwa secara filosofis tanah merupakan sebagai sumber kehidupan. Di sisi lain adanya sifat khusu tanah yang padat dan mampu merekatkan dan menyatukan beberapa unsur yang berbeda di dalamnya diibaratkan dengan penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dengan perempun dan adanya sifa-safat bawan yang tentunya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya direkatkan dan dipersatukan dengan adanya rasa cinta dan kasih-sayang serta niat baik dan tulus untuk membangun rumah tangga. I. PENDAHULUAN Perkawinan adalah perjanjian yang mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling mau berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka, jadi perkawinan jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu keputusan. Dalam hal perjanjian ini menyebutkan bahwasannya pelamaran bukanlanh suatu janji perkawinan, melainkan suatu janji untuk mengadakan ikatan perkawinan, karena itu setiap pihak mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menarik diri dari perjanjian itu, apabila timbul hal-hal yang akan mengakibatkan kerusakan. 1 Hanya saja, kalau dalam masalah janji itu sudah dapat pemberian-pemberian, maka apabila pihak yang memberi menarik diri, dia tidak dapat menuntut pengembalian barang-barang pemberiannya itu, baik barang itu masih ada ataupun tidak. Tetapi kalau yang menarik diri dari pihak yang menerima maka dia harus mengembalikan barang-barang pemberian itu kalau masih ada, kalau tidak ada maka diperhitungkan menurut harganya. Maksud dari pemberian-pemberian barang disini yaitu salah satunya adalah mahar yang diberikan saat pelamaran sebelum mengadakan suatu akad pernikahan. 2 Mahar atau maskawin yang dalam kitab-kitab fiqh klasik disebut juga dengan shadaq, nihlah, faridlah, 'aliqah, 'iqar atau ajr adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan pada saat akad pernikahan. Fuqaha berpendapat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dan sunnah Rasul-Nya. Mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan. Hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila perempuan tersebut telah merelakannya. Namun, dalam budaya patriarkhi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli. Adanya pemahaman seperti ini diakui atau tidak telah memposisikan isteri dalam posisi yang lebih rendah daripada suaminya. Oleh karenanya sang suami merasa berkuasa atas diri, jiwa dan raga sang isteri, sehingga seorang isteri harus taat kepada suaminya secara mutlak dalam kondisi apapun. Hak-hak dasar seorang isteri pun terkadang menjadi terabaikan bahkan menjadi hilang, karena sang suami merasa bahwa dirinya sudah membeli isterinya dengan mahar yang ia berikan pada saat akad nikah. Pola pikir seperti ini merupakan pola pikir masa jahiliyah, dimana kaum perempuan tidak diakui eksistensinya, bahkan ia dianggap sebagai properti yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar: Pertama, mahar dalam pernikahan harus ada, tetapi disesuaikan dengan kepatutan budaya lokal masingmasing. Kedua, secara syar'i, yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki, sementara pihak perempuan tidak. Ketiga, apabila sistem dan kepatutan adat atau tradisi lokal menghendaki perempuan untuk membayar mahar juga seperti halnya laki-laki, maka hal tersebut boleh saja dilakukan, namun bukan sebagai hukum Islam. Kebolehan ini didasarkan pada kemaslahatan untuk kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Mahar menurut Islam merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh lelaki yang akan menikahinya. Mahar menjadi hak milik seorang isteri dan tidak boleh 1
doi:10.24252/jdi.v5i2.7097 fatcat:fgcsfis2hba7rhybie3xroxsxm