PEMBERLAKUAN KEMBALI GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DALAM UNDANG-UNDANG DASAR

Putu Saraswati, M Pemberlakuan, Oleh Putu, Sekarwangi Saraswati, M Fakultas Hukum
unpublished
The reinstatement of GBHN is not inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is because the Constitution opens the possibility to regulate further provisions on the authority of the MPR, including the authority to set GBHN, by law. In addition, the national development is a shared responsibility, not just the responsibility of the executive institution alone so that the reinstatement of GBHN is needed as a mutual agreement between the government and the People's
more » ... and the People's Consultative Assembly as the people in implementing the vision, mission, objectives and government program in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. Abstrak Pemberlakuan kembali GBHN adalah hal yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.Hal ini dikarenakan konstitusi membuka kemungkinan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan MPR, termasuk kewenangan dalam menetapkan GBHN, dengan undang-undang. Selain itu, pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab lembaga eksekutif semata sehingga pemberlakuan kembali GBHN sangat diperlukan sebagai sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah dan MPR sebagai pengejewantahan rakyat dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan program pemeritahan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
fatcat:6edjifwgyffg3nmnwbyb574kd4