PENGGUNAAN BUKTI EKONOMI DALAM KARTEL BERDASARKAN HUKUM PESAINGAN USAHA

Maria -Anna, Anggraini Tri, Bukti Penggunaan, Dalam Ekonomi, Berdasarkan Kartel, Pesaingan Hukum, Usaha, Anna Anggraini
2013 Jurnal Hukum PRIORIS   unpublished
ABSTRAK Kartel merupakan tindakan anti persaingan yang membawa dampak paling signifikan, baik terhadap pesaing maupun konsumen. Di beberapa negara, kartel dianggap sebagai tindakan kriminal disertai denda pidana dan/atau kurungan. Mengingat dampak atas kartel terhadap konsumen berupa kerugian, maupun terhadap pesaingnya berujud hambatan masuk (entry barrier) ke pasar bersangkutan, maka terdapat sistem pembuktian kartel dengan penggunaan bukti ekonomi. Hal ini dilakukan guna mengatasi kesulitan
more » ... engatasi kesulitan mengungkap kartel, karena hampir semua kartel tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis. Tulisan ini menggunakan data sekunder berupa putusan-putusan KPPU di bidang industri minyak goreng dan fuel surcharge di industri penerbangan. Bukti ekonomi sangat diperlukan guna mendukung bukti langsung (direct evidence) yang biasanya sulit ditemukan dalam kartel. Bukti ekonomi tersebut berupa analisis atas harga yang sifatnya paralel dan terkoordinasi dengan cara mendata harga yang ditetapkan para pelaku dalam industri sejenis, dalam kurun waktu tertentu, dengan tingkat harga yang sangat tinggi. Bukti ekonomi ini merupakan implementasi pendekatan rule of reason di mana KPPU harus membuktikan dampak atas kartel baik terhadap pesaing maupun konsumen. Pembuktian unsur merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat formil, sedangkan bukti ekonomi diperlukan untuk memenuhi syarat material dalam suatu pembuktian. Sebaiknya, bukti ekonomi harus disertai bukti lain yang saling melengkapi (cicumstancial evidence), sehingga dapat meyakinkan semua pihak dalam menerima sistem pembuktian yang spesifik yang dikenal dalam Hukum Persaingan. A. PENDAHULUAN Perjanjian yang bersifat membatasi (re-strictive agreements) adalah terlarang jika dilakukan antara pelaku usaha swasta maupun publik. Artinya bahwa perjanjian tersebut disepakati oleh individu atau rekanan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tertentu untuk menjual barang atau jasa perdagangan. Namun demikian, perjanjian di antara pelaku usaha pengawas (controlling) dan yang diawasi (controlled), misalnya antara perusahaan induk (parent companies) dan anak perusahaan (subsidiary companies), atau antara perusahaan-perusahaan yang
fatcat:sra2m7diafbpnkjsytcq3fx7zq