Eropanisasi 'Eksternal' dalam Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia

Andi Basith
unpublished
PENDAHULUAN Uni Eropa (UE) merupakan salah satu aktor global yang berkomitmen dalam penanganan isu lingkungan dan pelestarian hutan. Salah satu dimensi utama dalam aspek lingkungan yang mendapat perhatian besar dari UE adalah kejahatan transnasional penyelundupan kayu (illegal logging) yang marak terjadi di negara-negara penghasil dan pengekspor kayu di berbagai belahan dunia. Aktivitas penyelundupan kayu mendapat prioritas khusus dari UE mengingat sifatnya sebagai sebuah kejahatan sistematis
more » ... ahatan sistematis yang dapat berimplikasi negatif terhadap misi-misi, nilai dan norma yang coba diperkenalkan dan dibangun oleh UE di seluruh dunia (Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 2013). Komitmen UE dalam memerangi penyelundupan kayu diwujudkan melalui penerbitan Action Plan bertemakan Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) pada bulan Mei 2003. FLEGT merupakan dokumen komprehensif yang disusun Abstract The establishment of Indonesian timber verification system, which was started by VPA negotiations in 2007, is followed by the signing and ratification of the agreement leading to the inception of a national timber regime thereafter. It can be seen as a positive effort in tackling illegal trade in timber and illegal logging in Indonesia. Nevertheless, the study about the creation of Indonesian timber regime should not be separated from the role of the European Union (EU) as the actor contributes greatly in introducing and developing the regime in Indonesia. From a unique standpoint, the establishment of the regime in Indonesia can be seen as EU's success in bringing and implementing EU's timber standards to the outward area, which is in essence, not within its sovereign territory and legal jurisdiction. This study aims to assess the extent to which the EU is involved in influencing and affecting the creation of Indonesian timber regulation of SVLK in Indonesia. Abstrak Pembentukan sistem verifikasi kayu di Indonesia yang diawali dengan negosiasi VPA pada tahun 2007, telah diikuti dengan penandatanganan dan ratifikasi sebuah perjanjian yang menjadi sebuah permulaan lahirnya regim perkayuan nasional. Hal ini dapat dilihat sebagai usaha positif untuk menanggulangi penjualan kayu secara ilegal ataupun penyelundupan kayu di Indonesia. Namun, studi tentang pembentukan regim perkayuan Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dengan peran Uni Eropa sebagai aktor yang berkontribusi dalam memperkenalkan dan mengembangkan regim tersebut di Indonesia. Dari sudut pandang yang berbeda, pembentukan regim di Indonesia dapat dilihat dari kesuksesan Uni Eropa dalam membawa dan mengimplentasikan standar kayu untuk teritori eksternal yang sejatinya tidak berada dalam wilayah kedaulatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Uni Eropa terlibat dalam mempengauhi dan memberikan dampak pada pembentukan peraturaan SVLK di Indonesia.
fatcat:ibaq3gd32jdvvn46clf6vsdmdq